Panitia Khusus Komisi I DPRD Provinsi Bali bersama Bappedalitbang Provinsi Bali melaksanakan kunjungan kerja ke Bappeda Provinsi Jawa Barat, Kamis, 24 Januari 2019. Kunjungan kerja diterima langsung oleh Sekretaris Bappeda Jawa Barat, Bambang Tirtoyuliono bertempat di Ruang Rapat Bappeda Jawa Barat.
Ketua Pansus Raperda RPJMD Semesta Berencana 2018-2023, Komisi I DPRD Provinsi Bali, Ketut Tama Tenaya menyampaikan tujuan kunjungan kali ini terkait Raperda RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Menurutnya, Bappeda Jawa Barat telah lebih dahulu menyusun RPJMD Provinsi Jawa Barat, sehingga tidak salah apabila melakukan komparasi ke provinsi ini. Ditambahkan, selain itu perlu untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan DPRD Jawa Barat dan strategi dalam penyusunan dokumen perencanaan tersebut bersama eksekutif.
Sekretaris Bappeda Jabar, Bambang Tirtoyuliono menjelaskan, Provinsi Jawa Barat saat menyusun dokumen didasari dengan evaluasi melalui background study yang dilaksanakan setahun sebelumnya. Hasil evaluasi tersebut kemudian didiskusikan juga bersama-sama dengan Kabupaten/Kota lalu disepakati bersama-sama untuk menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan. “Walau penuh warna namun eksekutif tidak melihat warna, semua bersama menyusun dokumen,” kata Bambang.
Ditekankannya, hasil evaluasi melalui background study ini dibahas atau dikomunikasikan terlebih dahulu dengan legislatif secara intensif. (Lihat videonya DISINI)
“Inilah sebagai bahan baku dalam penyusunan rancangan awal RPJMD kita,” ujar Bambang.
Kepala Bappedalitbang Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra memastikan, proses penyusunan Raperda RPJMD sudah melalui tahapan sesuai ketentuan peraturan terakhir yaitu Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Krisna-Pranata Humas)