Perpustakaan Perencanaan Bappeda Provinsi Bali

Judul :
Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2019 Tentang RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020
Abstraksi :
Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020 merupakan perubahan dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun yang dimulai dari 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan RKA Perubahan Perangkat Daerah
Diunggah : 25 Agustus 2020
Unduhan : Dokumen dapat diunduh DISINI.
Judul :
Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2020 tentang RKPD Semesta Berencana Tahun 2021.
Abstraksi :
Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021. RKPD Semesta Berencana Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun yang dimulai dari 1 Januari 2021  sampai dengan 31 Desember  2021. RKPD Semesta Berencana Tahun 2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA-Perangkat Daerah.
Diunggah : 28 Juli 2020
Unduhan : Dokumen dapat diunduh DISINI.
Judul :
Kebijakan Umum APBD (KUA) Kepala Daerah Tahun 2020.
Abstraksi :
Dalam rangka proses pembangunan setiap tahunnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kepala Daerah diwajibkan menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) yang berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun bersangkutan. Kebijakan Umum APBD (KUA) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020 adalah salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang disusun dalam rangka proses perencanaan pembangunan tahun 2020.
Diunggah : 2 Nopember 2019
Unduhan : Dokumen dapat diunduh DISINI.
Judul :
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020.
Abstraksi :
PPAS Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020 disusun tetap mengacu pada Rancangan KUA-PPAS Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020 serta menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 juga memperjelas pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota.
Diunggah : 2 Nopember 2019
Unduhan : Dokumen dapat diunduh DISINI.
Judul :
Kebijakan Umum APBD (KUA) Kepala Daerah Tahun 2019 (Perubahan).
Abstraksi :
Berdasarkan laporan hasil perkembangan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, serta sumber dan penggunaan pembiayaan daerah dalam tahun 2019 ternyata tidak sesuai lagi dengan asumsi yang tertuang dalam Kebijakan Umum APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2019 yang ditetapkan sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu disusun Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2019 sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan untuk menjelaskan adanya perbedaan asumsi, pergeseran belanja dan saldo anggaran lebih dimaksud.
Diunggah : 8 Agustus 2019
Unduhan : Dokumen dapat diunduh DISINI.
Judul :
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019 (Perubahan).
Abstraksi :
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2019 merupakan penyesuaian terhadap prioritas dan plafon anggaran pada masing-masing program dan kegiatan baik berupa pergeseran, penambahan maupun pengurangan plafon anggaran. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2019 disusun dalam suatu sistem yang terintegrasi dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Provinsi Tahun 2019 dan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Semesta Berencana Provinsi Tahun 2019 dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam RKPD dimaksud.
Diunggah : 8 Agustus 2019
Unduhan : Dokumen dapat diunduh DISINI.
Judul :
Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Bali Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2019.
Abstraksi :
Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2019 merupakan perubahan dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun yang dimulai dari 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2020. Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan Perubahan RKA Perangkat Daerah.
Diunggah : 25 Juli 2019
Unduhan : Dokumen dapat diunduh DISINI.
Judul :
Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020
Abstraksi :
RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun yang dimulai dari 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020 menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA Perangkat Daerah.
Diunggah : 30 Juni 2019
Unduhan : Dokumen dapat diunduh DISINI.
Judul :
Kebijakan Umum APBD (KUA) Kepala Daerah Tahun 2019 (Induk).
Abstraksi :
Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Bali Tahun 2019 adalah salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang disusun dalam rangka proses perencanaan pembangunan tahun 2019. Lebih lanjut ditekankan dalam pasal 83 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA berdasarkan RKPD.
Diunggah : 30 Agustus 2018
Unduhan : Dokumen dapat diunduh DISINI.
Judul :
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019 (Induk).
Abstraksi :
PPAS tahun 2019 disusun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang diundangkan pada 19 Juni 2016 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dimana pemerintah daerah telah menindaklanjuti dengan melakukan penyesuaian bentuk struktur dan jabatan organisasi perangkat daerah. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 juga memperjelas pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota.
Diunggah : 30 Agustus 2018
Unduhan : Dokumen dapat diunduh DISINI.
Judul :
Kebijakan Umum APBD (KUA) Kepala Daerah Tahun 2018.
Abstraksi :
Dalam rangka proses pembangunan setiap tahunnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kepala Daerah diwajibkan menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) yang berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun bersangkutan. KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Diunggah : 30 Juli 2017
Unduhan : Dokumen dapat diunduh DISINI.
Judul :
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018.
Abstraksi :
Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, selain menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) Kepala Daerah juga menyusun Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) – Perangkat Daerah.
Diunggah : 30 Juli 2017
Unduhan : Dokumen dapat diunduh DISINI.