DENPASAR – Kepala Bappeda Provinsi Bali didaulat sebagai Ketua I Tim Pelaksana Transformasi Kerthi Bali. Hal itu terungkap saat rapat perdana Tim Pelaksana Transformasi Kerthi Bali sebagai langkah koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mewujudkan percepatan transformasi di Provinsi Bali, bertempat di Ruang Cempaka, Kamis (25/6/2026).
Pada agenda bertajuk Kick-off Tim Pelaksana Transformasi Kerthi Bali dan Penjaringan Isu Pembangunan di Provinsi Bali, Kepala Bappeda Provinsi Bali, Dr. I Wayan Wiasthana Ika Putra mengapresiasi terbitnya surat keputusan Tim ini. Kehadiran tim ini mewujudkan harapan Gubernur Bali agar dapat mendampingi Bali dan berkolaborasi dalam transformasi Bali.
Dijelaskannya, transformasi ini sudah tertuang dalam dokumen perencanaan yang berarti sudah selaras dengan arah pembangunan, sehingga akan mengakselerasi transformasi ekonomi Bali dan diharapkan berjalan optimal.
Sementara itu, Sekretaris Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan, Ewin Sofian Winata menyampaikan bahwa Transformasi Ekonomi Kerthi Bali yang berjalan di tahun sebelumnya, dilakukan reaktivasi oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas RI bersama Gubernur Bali pada 15 Oktober 2025 yang lalu.
Dengan ditetapkannya Tim Pelaksana Transformasi Kerthi Bali yang berkantor di Bappeda Provinsi Bali, diharapkan fungsi koordinasi lintas instansi dan perangkat daerah serta kelembagaan transformasi jangka panjang akan semakin kuat. Tim ini bukan lagi sekadar unit manajemen proyek transformasi sektor ekonomi, tetapi lebih luas lagi sebagai penggerak transformasi daerah dan menjadi model kelembagaan serta kolaborasi pusat-daerah yang dapat direplikasi ke provinsi lain di Indonesia. Ini berarti memperkuat dan mengintegrasikan RPJPN terhadap RPJPD, RPJMD, dan RKPD, mencakup hak bagi skema pendanaan inovatif dan meningkatkan investor engagement.

Di bagian lain, Sekretaris Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan, Mas Wedar Haryagung Adji sependapat bahwa dengan adanya PMO di daerah dan proses pengawalan pembangunan daerah diharapkan akan mempercepat akselerasi pembangunan.
“Bali ini telah siap dibanding daerah lainnya karena hal-hal yang mendasar sudah terbentuk terlebih dahulu di Bali, seperti telah disusunnya Peta Jalan Transformasi Ekonomi Kerthi Bali dan dokumen lainnya. Disamping itu, kehadiran PMO akan lebih mempercepat dalam proses monitoring dan evaluasi Pembangunan Daerah terhadap kinerja kementerian/lembaga dan pembangunan daerah khususnya terkait dengan Prioritas Nasional, Program Strategis Nasional (ProSN), dan Proyek Strategis Nasional (PSN),” terang Mas Wedar.
Direktur Transformasi Indonesia, Lukita Dinarsyah Tuwo menjelaskan bahwa walaupun beberapa waktu mengalami kevakuman, tetapi komitmen itu tetap ada dan hingga saat ini diwujudkan melalui Transformasi Kerthi Bali (TKB) yang mana cakupannya lebih luas. Bukan hanya sekadar ekonomi yang ditransformasikan, melainkan bisa mencakup semua bidang.
Menanggapi rangkaian diskusi, Kepala Bappeda Bali menyampaikan apresiasinya karena Bappenas dan seluruh tim berjuang untuk Bali.
“Ini ‘Total Football’, yang mana semua pemain andal turun bergerak secara dinamis dalam ‘pertandingan’ di Bali dalam rangka transformasi Bali. Seperti itu penggambaran dari semua direktorat, kedeputian, dan semuanya yang ditugaskan untuk mendukung dan men-support Bali,” ucap Ika Putra mengakhiri pembahasan.