Kepala Bappedalitbang Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra membuka sekaligus memimpin Rapat Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020 bertempat di Ruang Jempiring Bappedalitbang Provinsi Bali, 13 Pebruari 2019.
Didampingi TIA Wardani dan Kelompok Ahli Pembangunan, Ika Putra mengatakan, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Perda RPJPD dan Raperda RPJMD sudah mendapat persetujuan dari DPRD Provinsi Bali. Namun proses perencanaan akan terus berjalan. Sesuai ketentuan, Perencanaan Pembangunan Tahun 2020 harus dimulai setahun sebelumnya yaitu tahun ini. Sehingga kita bersiap dalam agenda Perencanaan Tahun 2019 dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2020.
Dijelaskannya, Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 80 menyatakan Rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan. “Untuk itulah pada kesempatan ini dilaksanakan diskusi guna memperoleh masukan dan saran demi penyempurnaan dokumen,” katanya.
Ditambahkannya, beberapa isu strategis utama pembangunan Bali lima tahun kedepan. Pertama, kebijakan pembangunan Bali semakin meninggalkan nilai-nilai sakala dan niskala yang bersumber dari filosofi Tri Hita Karana dan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal Bali yang dikonsepsikan dalam ajaran Sad Kerthi. Kedua, adanya ketidakseimbangan antara pembangunan pertanian dan kepariwisataan. Ketiga, pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara yang kurang memadai serta transportasi yang kurang baik.
Dari sisi regulasi, terdapat beberapa isu yaitu, peraturan nasional khususnya yang berkaitan dengan pendapatan negara dari sumber daya alam kurang mendukung/menguntungkan Pemerintah Bali secara keseluruhan.
Di sisi Tata Kelola, ada dua isu strategis yaitu, kondisi fiskal sangat kecil karena tidak memiliki sumber daya alam yang menjadi potensi untuk dikelola sebagai sumber PAD dan kedua, pembangunan pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali cenderung berjalan sendiri-sendiri, kurang terpola, kurang terarah, kurang terintegrasi, dan kurang bersinergi dalam satu kesatuan wilayah Bali.
Dengan memperhatikan hal tersebut, diambil tema RKPD yaitu “Membangun Sumber Daya Manusia Bali Unggul dan Industri Berbasis Budaya Branding Bali untuk Mewujudkan Bali yang Berdikari dalam Bidang Ekonomi”.
Kepala BPS Provinsi Bali, Adi Nugroho menyampaikan, tugas BPS adalah memenuhi kebutuhan data bagi rencana pembangunan provinsi Bali. Sampai dengan saat ini, Bali menunjukkan data yang menggembirakan. Tamu yang datang ke bali hampir mencapai 1,5 juta tiap bulan. Belum cukup untuk menuju pembangunan yang terindustrialisasi. Dari tahun ke tahun sumbangan sektor pertanian cenderung menurun hanya tinggal 13 -14%. Salah satunya penyebabnya karena regenerasi, susah mengajak anak muda untuk turun ke sawah, dan konversi lahan.
Kadiv Ekonomi Bank Indonesia, Santo Widyatmiko menyampaikan, pertumbuhan yang tinggi pasti diikuti oleh inflasi dimana inflasi Bali mencapai 3,13%. Resiko terjadi inflasi yang tinggi bisa terjadi apabila terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Belanja modal kita masih kurang jadi susah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6,5%. Refocusing ke sektor perikanan dan peternakan. Karena kebutuhan daging masih terus meningkat dan adanya sosialisasi gerakan makan ikan yang terus dilakukan. Peran digitalisasi bisa membantu efisiensi sehingga bisa menjadi pengungkit pertumbuhan Bali. Meningkatkan jumlah dan kualitas produk lokal untuk meningkatkan pertumbuhan Bali.
Turut hadir pada kesempatan itu, Staf Ahli Gubernur, Kepala Perangkat Daerah Provinsi Bali, Kelompok Ahli Bidang Pembangunan, Instansi Vertikal/Lembaga Terkait, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, Kelompok/Organisasi Kemasyarakatan dan Bappeda Kabupaten/Kota se-Bali. (Krisna-Pranata Humas)