Kepala Bappedalitbang Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra mengatakan meskipun indikator pembangunan Bali di atas rata-rata nasional, namun masalah stunting ternyata masih ditemukan di beberapa tempat. “Jumlahnya tidak banyak, namun juga memerlukan perhatian yang serius,” jelasnya. Menurutnya, melalui program pemerintah pusat, Bappedalitbang di masing-masing Provinsi serta Kabupaten Kota menjadi koordinator program pencegahan stunting. “Kita bekerja sama dengan stakeholder kesehatan juga, jadi ini merupakan program lintas sektor yang memerlukan dukungan penuh,” jelasnya.
Demikian disampaikannya saat Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota dalam Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2019 di ruang rapat Cempaka, Rabu, 21 Agustus 2019.
Ika Putra menjelaskan, stunting merupakan permasalahan bersama yang harus ditangani oleh lintas sektor dengan Dinas Kesehatan sebagai leading sector-nya. Penanganan stunting menjadi agenda prioritas nasional sehingga semua kabupaten/kota di Bali wajib melaksanakan kegiatan dalam usaha penurunan prevalensi stunting, dan selaku koordinator diserahkan kepada Bappeda baik provinsi maupun kabupaten/kota.
Walau indikator terkait kesehatan di Bali semuanya diatas rata-rata nasional, dan data-data yang dikumpulkan menunjukkan kondisi kesehatan masyarakat yang baik. Namun sesuai amanat pemerintah pusat penurunan prevalensi stunting harus dilaksanakan di Bali, khususnya dalam mencegah stunting melalui program-program prioritas pembangunan daerah yang ditujukan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Penilaian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja kabupaten/kota, sejauh mana khususnya Kabupaten Gianyar dan Buleleng melaksanakan program-program yang diamanatkan oleh pemerintah pusat. Diharapkan kedepan Tim Koordinasi Pengendalian Stunting dan pemerintah kabupaten/kota efektif melakukan aksi dan sekaligus menurunkan angka prevalensi stunting di Provinsi Bali. “Diharapkan Bali bebas stunting karena targetnya Bali menjadi Provinsi Sehat pada tahun 2021,” harapnya. Ada dua kabupaten yang dinilai yaitu Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Buleleng. Hasil penilaian akan mewakili Provinsi Bali dalam penilaian penanganan stunting tingkat nasional.
Sementara itu Kepala Bappedalitbang Gianyar, Gede Widarma Suharta dalam paparannya mengungkapkan pihaknya tidak menyangka bila hasil riset kesehatan dasar (Riskesdas) menunjukkan jumlah bayi stunting di Gianyar pada 2013 mencapai 40,99 persen atau 16.189 jiwa pada 2013. Kondisi ini segera mendapatkan perhatian serius guna melakukan langkah kebijakan terkait penurunan angka stunting sesuai arahan Menteri Dalam Negeri yaitu dengan mengintegrasikan program dalam penganggaran, melakukan prevalensi penurunan stunting terintegrasi yang terdapat dalam lintas OPD sampai tingkat desa, menggerakkan semua pemangku kepentingan untuk percepatan penurunan stunting, dan melaksanakan sinkronisasi kegiatan penurunan stunting yang dilaksanakan pusat, provinsi dan kabupaten, serta melakukan pemantauan secara rutin kemudian menyampaikan laporan kepada Menteri dan Gubernur. Dengan langkah-langkah tersebut Gianyar mampu menurunkan prevalensi stunting menjadi 21% pada tahun 2018.
Di bagian lain, Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Buleleng memaparkan berbagai rencana aksi pencegahan stunting pada tahun 2019. “Dengan program-program yang dicetus pemkab Buleleng kami juga ingin menuntaskan masalah stunting agar bisa tuntas sesuai dengan target Pemprov Bali menjadi Provinsi sehat di tahun 2021,” jelasnya. (Krisna-Pranata Humas)