Sejumlah program prioritas daerah sesuai visi ”Nangun Sat Kerthi Loka Bali” kini tengah diperjuangkan agar masuk ke dalam RPJNM 2020-2024. Hal ini dikawal betul oleh Pemprov Bali lewat Bappeda Litbang agar bisa menjadi prioritas nasional. Dengan begitu, Program-program prioritas daerah tersebut sudah pasti akan mendapat dukungan APBN.
“RPJMN itu adalah rencana untuk lima tahun ke depan setelah Jokowi ditetapkan sebagai Presiden RI periode kedua. Ketika kita menyusun prioritas di daerah berdasarkan visi misi Gubernur kan tidak dari APBN saja. Sekarang mana kita mintakan dana APBN sekaligus kita usulkan menjadi prioritas nasional,“ ujar Kepala Bappeda Litbang Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra, Rabu (4/12) kemarin.
Menurut Ika Putra, program prioritas daerah yang diusulkan mencakup semua bidang. Mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pariwisata, hingga adat dan budaya. Bidang infrastruktur khususnya, hampir semua membangun konektivitas antardaerah di Bali. Ini sesuai dengan apa yang menjadi penekanan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Suharso Monoarfa pada saat pembukaan Pra-Musrenbang Nasional Penyusunan Rancangan RPJMN 2020-2024 di Nusa Dua, Selasa, 3 Desember lalu. Yakni pembangunan harus terkoneksi antardaerah atau antarwilayah.
“Hampir semua terkoneksi, Bandara Bali Utara, Pusat Kebudayaan Bali, penataan Kawasan Suci Besakih, pelabuhan segitiga Sanur-Nusa Lembongan-Nusa Penida, kemudian shortcut Bali Utara dan Selatan, shortcut Denpasar-Gilimanuk, dan jalan lingkar Nusa Penida” jelasnya.
Selain meningkatkan infrastruktur di Bali, lanjut Ika Putra, pihaknya mengusulkan Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) TPA Sarbagita Suwung juga mendapat dukungan dana dari APBN. Meskipun saat ini, PSEL sudah dirancang memakai skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha) dan masuk dalam prioritas nasional, “Artinya kita memastikan usulan kita ini menjadi prioritas nasional, karena sekarang baru Pra-Musrenbang Nasional. Nanti finalnya di Musrenbang Nasional kira-kira pertengahan bulan ini,” imbuhnya.
Ditambahkannya, usulan saat ini telah dilengkapi dengan perencanaan baik berupa gambar proyek maupun kesiapan lahan. Paling tidak, ada komitmen dari daerah untuk menyelesaikan tahapan perencanaan tersebut. Tujuannya agar setelah masuk menjadi prioritas nasional dan mendapat dana APBN sudah bisa langsung dieksekusi. “Jadi, sudah diantisipasi gambaran masalah dengan solusinya. Bappeda mengawal prioritas visi-misi Gubernur menjadi prioritas nasional dalam Pra-Musrenbang Nasional RPJMN,” tegasnya. (Krisna-kmb32)