Masih banyaknya permasalahan yang dihadapi daerah dalam penyusunan matrik TPB/SGDs mendorong Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk melaksanakan lokakarya sehari dengan tema Peningkatan Peran Daerah dalam Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SGDs) yang dilaksanakan secara daring, Rabu, 6 April 2022.
Koordinator Tim Tenaga Ahli Sekretariat Nasional TPB/SDGs Yanuar Nugroho menyampaikan, menurut hasil survei yang dilakukan ditemukan kurangnya pemahaman terhadap TPB/SDGs sebagai permasalahan yang paling banyak dikemukakan daerah. Masalah kedua adalah sulitnya mendapatkan data dan ketiga masalah lemahnya koordinasi.
Sehubungan dengan hasil survei tersebut, perlunya memperdalam pengetahuan dan keterampilan peserta dengan menampilkan sejumlah narasumber dengan materi paparan tentang Kajian Monitoring dan Evaluasi TPB/SDGs, Metadata Indikator TPB/SDGs Edisi II sebagai rujukan Monev, Ketersediaan Data Indikator TPB/SDGs di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan, Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs, Pedoman Teknis Monev Pelaporan TPB/SDGs, dan Pentingnya Peranan Humas dalam Pembangunan TPB/SDGs.
Pada kesempatan tersebut hadir Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Bali didampingi Sub Koordinator dan Pranata Humas, perwakilan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dan perguruan tinggi seluruh Indonesia. (Dewa Rai Anom – Prahum).