Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres Suprayoga Hadi menjelaskan, pemerintah terus berupaya memperbaiki konvergensi dan lebih tepat sasaran untuk program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di daerah. Seperti program pengurangan beban diterima keluarga secara stimulan sesuai kebutuhan atau program pemberdayaan ekonomi. Upaya pemerintah yang terintegrasi ini harus turut didukung oleh kerja bersama sektor non pemerintah menghapus kemiskinan ekstrem.
Penekanan tersebut disampaikan saat Rapat Koordinasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022, bertempat di Magnolia Ballroom Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta, Rabu, 31 Agustus 2022. Acara yang digelar Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara RI, mengambil tema “Memastikan Konvergensi dan Penajaman Sasaran Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem” diikuti Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Provinsi Bali, Ida Bagus Anom dan Wakil Gubernur dari 34 provinsi se-Indonesia selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi.
Suprayoga menekankan, sesuai tema rakor ada dua kata kunci dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, yaitu konvergensi dan lebih tepat sasaran. Pemerintah daerah agar secara bersama-sama mengambil langkah nyata dalam penanggulangan kemiskinan di daerah mulai provinsi hingga kabupaten/kota melalui gerakan bersama lintas sektor dan seluruh stakeholder terkait. Ini juga merupakan upaya melakukan penguatan peran TKPK yang bertujuan untuk sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan gubernur dan bupati/walikota, sehingga target penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2022-2024 bisa terwujud.