Kepala Bappeda Provinsi Bali membuka Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Arah Kebijakan Penguatan Kearifan Lokal Provinsi Bali sebagai Bahan Penyempurnaan Ranperda RPJPD Provinsi Bali Tahun 2025-2045, dilaksanakan bertempat di Ruang Rapat Cempaka Bappeda Provinsi Bali, Selasa, 6 Agustus 2024. Sebagai narasumber Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, Dr. Sofjan Aripin, M.Si dari Universitas Terbuka Jakarta dan Prof. Dr. Drh. I Made Damriyasa, MS Rektor UNHI Denpasar.
Prof Damriyasa menyampaikan permasalahan Bali kedepan sangat kompleks. Salah satu tantangan Bali kedepan sesuai perkiraan jumlah penduduk Bali dalam kurun waktu 100 tahun kedepan mencapai 9,9 juta jiwa sampai 11,3 juta jiwa. “Ini bisa dibayangkan bagaimana sesaknya Bali, kata Damriyasa. Dari sisi alam, tantangan terbesar adalah Kesucian Alam Bali semakin menurun, luas lahan pertanian semakin berkurang, luas kawasan hutan cenderung menurun, sumber air yang aktif seperti Danau, Mata Air, dan Sungai berpotensi semakin berkurang, ekosistem danau, mata air, sungai, dan laut berpotensi semakin rusak. Permasalahan polusi dan kontaminasi, perubahan iklim global, ancaman ketersediaan energi.
Masih banyak tantangan dan permasalahan lainnya yang akan dihadapi Bali, sehingga perlu konsep Bali masa depan yang menjadi Haluan Pembangunan Bali yang bersifat ideologis; kultural, religius, dan nasionalis. Haluan Pembangunan Bali mencakup untaian Bali Tempo Dulu (Atita), pencapaian Bali Masa Kini (Wartamana), dan wujud Bali Masa Depan (Anagata).
Dr. Sofjan Aripin, M.Si dari Universitas Terbuka menyampaikan strategi modal implementasi kebijakan berbasis kearifan lokal provinsi Bali tahun 2025-20045. Kebijakan publik merupakan suatu seni termasuk di dalamnya politik dan praktek-praktek distorsi sehingga kebijakan publik itu dinamis. Dinamika akan terus terjadi seiring dengan waktu single perkembangan dan tantangan itu harus bisa diantisipasi melalui implementasi kebijakan publik. Implementasi sangat menentukan keberhasilan dan kegagalan kebijakan. Dampak atau outcome kebijakan dan peran aktor implementasi kebijakan akan menjadi evaluasi pemerintah.
Sementara itu Guru Besar Ilmu Administrasi Brawijaya, Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS menyampaikan ada tantangan perlu mendapat perhatian yaitu mengukur kinerja pemerintah. Kinerja akan berpengaruh pada kepuasan layanan dan learning and growth. Ini merupakan bagian proses pembelajaran yang berkelanjutan. Karena pertumbuhan dapat diukur melalui peningkatan kinerja, peningkatan efisiensi, dan inovasi dalam produk atau layanan.