Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, Selasa, 15 Juli 2025, membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Bali di Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menekankan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota se-Bali untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Pulau Dewata.
Wakil Gubernur Giri Prasta menyampaikan bahwa prioritas utama adalah memastikan tidak ada masyarakat yang kelaparan, kekurangan pakaian layak, dan ketiadaan tempat tinggal. Untuk itu, program-program strategis di sektor pangan, sandang, dan papan akan digalakkan. Ini termasuk inisiatif bedah rumah yang pendanaannya akan menjadi hasil kolaborasi anggaran dari masing-masing tingkat pemerintahan. Beliau menegaskan bahwa program pengentasan kemiskinan akan bersifat pemberdayaan ekonomi masyarakat, agar mereka mampu mencukupi kebutuhan secara mandiri.
Wagub juga berpesan agar setiap perangkat daerah meninggalkan ego sektoral dan memperkuat kolaborasi demi mewujudkan penanganan kemiskinan yang maksimal.
Sinergi Data dan Strategi untuk Bali Bebas Kemiskinan Ekstrem
Sebelumnya, Kepala Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra, dalam laporannya menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini merupakan agenda krusial untuk menyelaraskan kinerja serta memantapkan kelembagaan dan SDM di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Tujuannya adalah mempercepat pengentasan kemiskinan di seluruh Bali.
Rapat koordinasi ini juga menjadi dasar penting dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi Bali Tahun 2025-2029. Ika Putra menyoroti bahwa meskipun angka kemiskinan di Bali merupakan yang terendah secara nasional, tantangan ke depan memerlukan sinergi dari semua pihak.
“Data BPS per September 2024 menunjukkan Angka Kemiskinan di Provinsi Bali sebesar 3,8% dan hari ini akan dirilis oleh Kepala BPS Provinsi Bali berdasarkan survei kemiskinan pada Maret 2025 menjadi 3,7%,” jelas Ika Putra. Ia mengingatkan bahwa capaian ini harus menjadi acuan dalam menentukan target di dokumen RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 yang sedang disusun.
Peran Multisektoral dan Pemutakhiran Data
Rakor ini menghadirkan narasumber dari berbagai elemen untuk memperkaya perspektif dan strategi. Majelis Desa Adat (MDA) memaparkan peran krusial mereka dalam pengentasan kemiskinan, khususnya dalam hal pendidikan, keterampilan, pembentukan karakter, mediasi, dan pembinaan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Sementara itu, BPS Provinsi Bali yang diwakili Agung Dirga, menyampaikan perkembangan terbaru terkait DTSEN (Data Tunggal Sosial-Ekonomi Nasional) yang terus dimutakhirkan secara berkala, dengan data terbaru per Juni 2025. Pembaruan ini dilakukan secara individu maupun melalui survei langsung oleh Pendamping PKH se-Bali.
Dari Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, yang diwakili Kepala Sub Direktorat Sosial dan Budaya, Wahyu Suharto menggarisbawahi pentingnya Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 yang mengamanatkan optimalisasi percepatan penanggulangan kemiskinan dan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. (Krisna-Prahum).