Pengelolaan sumber daya air di Bali adalah fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan intensitas hujan yang tinggi saat ini, langkah antisipasi terhadap potensi bencana hidrometeorologi menjadi semakin krusial untuk menjaga Bali tetap aman dan tangguh bencana.
Hal itu disampaikan Kepala Bappeda Provinsi Bali Dr. I Wayan Wiasthana Ika Putra selaku Ketua Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (TKPSDA WS) Bali-Penida saat memimpin Sidang Pimpinan TKPSDA Wilayah Sungai Bali-Penida Tahun 2026 didampingi Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali-Penida dan Kepala Dinas PUPR Perkim, bertempat di Ruang Melati Bappeda Bali, Selasa, 20 Januari 2026.
TKPSDA WS Bali-Penida merupakan wadah koordinasi yang bersifat non-struktural untuk mengintegrasikan kepentingan berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah maupun non-pemerintah dalam pengelolaan air di wilayah Bali-Penida. Sidang TKPSDA WS Bali-Penida berfungsi sebagai forum utama untuk menyinkronkan program dan kegiatan pengelolaan sumber daya air antar instansi, memastikan kesesuaian dengan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air, serta merumuskan langkah konkret dalam menghadapi tantangan sumber daya air seperti banjir dan kekeringan.
Ika Putra menyampaikan anggaran memang masih menjadi kendala dalam eksekusi program, namun di lapangan banyak yang sudah dikerjakan dengan memanfaatkan dana CSR maupun lainnya tapi seringkali tidak dilaporkan.
Dalam pertemuan itu dibahas diantaranya terkait penyusunan rekomendasi yang harus terukur, mengandung unsur kearifan lokal dan ini perlu kontribusi lebih banyak dari berbagai pihak. Perlunya disusun kriteria-kriteria agar masyarakat turut mengawasi. Disoroti pula pariwisata Bali bukan satu-satunya prioritas, sehingga pemerintah agar mendorong pariwisata untuk menjaga ekosistem salah satunya sungai. Permasalahan potensi bencana hidrometeorologi menjadi semakin krusial dan masif kerusakannya ini perlu perhatian apalagi di era anggaran yang terbatas.
Sementara itu KadisPUPRPerkim mengharapkan rekomendasi yang dibuat bisa lebih riil dan lebih detail berdasarkan sinkronisasi program-program di Dinas PUPRPerkim maupun di BWS. Sehingga melakukan action plan akan lebih detail.