Pemerintah Provinsi Bali melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan Konsultasi Publik penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) Provinsi Bali 2025-2029. Bertempat di Ruang Cempaka Kantor Bappeda Provinsi Bali pada Rabu, 25 Februari 2026, kegiatan ini dilakukan secara hybrid guna menjaring masukan komprehensif dari berbagai pemangku kepentingan.
Penyelarasan Strategis dan Landasan Regulasi
Plt. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Bali, Ida Bagus Made Sutresna, menjelaskan bahwa RAD SDGs merupakan dokumen rencana kerja lima tahunan yang krusial dalam mendukung capaian target pembangunan nasional maupun daerah.
Penyusunan dokumen ini merupakan amanat dari Perpres Nomor 111 Tahun 2022 serta Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2024. Langkah ini menjadi bukti komitmen strategis Pemerintah Provinsi Bali dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” dengan 6 Program Prioritas Pembangunan.
“Konsultasi publik ini bertujuan untuk mendapatkan masukan stakeholder, penajaman target, serta sinkronisasi kebijakan daerah. Kita ingin memastikan prinsip ‘No One Left Behind’ benar-benar terwujud melalui tata kelola yang akuntabel,” ujar Bagus Sutresna.
Kolaborasi Akademisi dan Mitra Internasional
Dalam proses penyusunannya, Bappeda Provinsi Bali menggandeng SDGs Center Universitas Udayana dengan dukungan penuh dari Bappenas RI serta JICA (Japan International Cooperation Agency).
Ketua Koordinator SDGs Center Universitas Udayana, Prof. I Wayan Budiasih, memaparkan bahwa rancangan program dalam RAD ini telah melalui proses penyelarasan yang mendalam. Dijelaskannya perencanaan program-program dalam rancangan RAD ini sudah dilakukan penyelarasan dengan 22 misi ke dalam 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dan juga memperhatikan misi dan visi Asta Cita.
Inovasi: SDGs untuk Sektor Bisnis
Selain fokus pada sektor publik, Prof. Budiasih juga memperkenalkan program Registrasi SDGs untuk Bisnis. Program ini dirancang untuk mencatat kontribusi nyata sektor swasta di Bali.
“Ini bukan sekadar dokumentasi kegiatan CSR, melainkan upaya mendorong perusahaan mengintegrasikan tujuan keberlanjutan ke dalam inti bisnis mereka (core business), sehingga dampaknya dapat diukur dan diakui secara formal,” jelasnya.
Harapan untuk Masa Depan Bali
Menutup rangkaian acara, Bagus Sutresna menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Ia berharap masukan dari forum ini mampu menyempurnakan dokumen RAD SDGs sehingga memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Provinsi Bali secara berkelanjutan.