Kepala Bappeda Provinsi Bali pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Tahun 2026 memaparkan materi mengenai Arah dan Kebijakan Pembangunan Kependudukan di Provinsi Bali. Ditekankan bahwa keluarga adalah unit sentral yang menentukan kualitas manusia Indonesia sejak tahap paling awal dalam siklus kehidupan.
Rakor yang diselenggarakan Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Bali mengusung tema “Transformasi Kemenduk Bangga Mendukung Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045”, kegiatan ini berlangsung di Harris Hotel & Residences Kuta, Badung, pada Selasa (10/03/2026).
Rakorda ini menjadi momentum strategis untuk penyelarasan kebijakan Bangga Kencana antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Selain itu, pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat komitmen para pemangku kepentingan dalam mendukung program prioritas nasional, terutama dalam mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing.
Mengoptimalkan Bonus Demografi dan Menghadapi Aging Population
Dalam diskusi tersebut, ditekankan bahwa Indonesia saat ini masih berada dalam periode bonus demografi. Namun, peluang ini bersifat sementara dan membutuhkan intervensi terarah agar tidak terbuang percuma.
Selain bonus demografi, tantangan baru yang mulai muncul adalah fase aging population (penuaan penduduk). Data menunjukkan potret kependudukan yang signifikan:
- Nasional: Proporsi lansia mencapai 11,7 – 12% dari total penduduk.
- Provinsi Bali: Terdapat 530.663 jiwa lansia atau sekitar 14,8% dari total penduduk Bali.
- Proyeksi 2045: BPS memprediksi jumlah lansia di Indonesia akan melonjak hingga 65,82 juta jiwa.
“Perubahan struktur usia penduduk ini harus diantisipasi secara komprehensif. Kita ingin peningkatan jumlah lansia di Bali tidak menjadi beban, melainkan tetap sehat, mandiri, dan produktif sehingga berpotensi melahirkan bonus demografi kedua,” ungkap Kepala Bappeda Provinsi Bali, Ika Putra.
Tantangan Pembangunan Terintegrasi
Meskipun memiliki peluang besar, Bangga Kencana masih menghadapi beberapa tantangan strategis yang memerlukan pendekatan lintas sektor, di antaranya:
- Prevalensi Stunting: Penurunan yang belum merata antar wilayah di Bali.
- Akses Layanan: Ketimpangan akses terhadap layanan kesehatan dan gizi.
- Kualitas Pengasuhan: Perbedaan pola asuh anak yang beragam di masyarakat.
- Kesiapan Keluarga: Kemampuan keluarga dalam merespons perubahan struktur kependudukan.
Melalui Rakorda ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Bali dapat bergerak lebih terintegrasi dalam mengelola dinamika kependudukan demi tercapainya target Indonesia Emas 2045.