Perolehan dana tahun 2020 dari pemerintah pusat sebesar Rp 127 juta untuk kegiatan program kesmas dalam upaya penurunan stunting di Bali menjadi sorotan salah satu anggota Komisi IX DPR RI yang melaksanakan kunjungan kerja di Provinsi Bali. Pasalnya, Bali dianggap sebagai “wajah” Indonesia, namun memperoleh anggaran sekecil itu. Menurutnya anggaran itu hanya bisa untuk melakukan koordinasi saja. Hal ini terungkap saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dalam rangka mengumpulkan data dan informasi terkait penanganan stunting di Provinsi Bali yang dianggap baik. Kunjungan tersebut diterima Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali bertempat di Ruang Rapat Cempaka BAPPEDA Provinsi Bali., Kamis, 26 Nopember 2020.
Sebelumnya Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali Ketut Suarjaya memaparkan perkembangan penanganan stunting di Provinsi Bali. Dikatakannya, prevalensi stunting tingkat provinsi Bali pada 2013 sebesar 32,6%, setelah dilaksanakan penanganan menurun pada 2018 menjadi 21,9%. Berdasarkan RISKESDAS ini merupakan peringkat ke-3 setelah DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara proporsi status gizi di Provinsi Bali khususnya Kabupaten Gianyar mencapai 41% dan Tabanan mencapai 32,7%. Status itu menurun pada tahun 2018 menjadi di Kabupaten Gianyar 12,1% dan Tabanan 16,2%.
Sementara itu persentase balita stunting pada Februari 2020 provinsi Bali mencapai 7,6%, dan pada Agustus 2020 persentase stunting menurun menjadi 6,6%. Suarjaya menambahkan, penanganan stunting di era pandemi dilakukan melalui beberapa hal, yaitu melaksanakan pelatihan orientasi dengan cara daring atau luring, kerjasama karantina untuk monitoring serta sasaran program bayi balita ibu hamil, penyaluran PMT, kegiatan pemantauan status gizi melalui kegiatan Posyandu hanya boleh beraktivitas rutin pada zona hijau dan jemput bola oleh petugas Puskesmas, dan melakukan survei status gizi Indonesia di masa pandemi dengan protokol kesehatan yang ketat dari Litbang Kemenkes.
Menanggapi pendanaan yang menjadi sorotan dewan, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPEDA Provinsi Bali IB Gde Wesnawa Punia menjelaskan anggaran tidak terpaku pada satu perangkat daerah, namun juga terdapat di beberapa perangkat daerah selain Dinas Kesehatan dengan berbagai kegiatan dan program yang pada ujungnya mendukung penanganan stunting. Hadir pula Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil, BKKBN Perwakilan Bali dan Kader Posyandu. (Krisna).