Kepala Bappeda Provinsi Bali menerima kunjungan kerja Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Bali Anak Agung Gde Agung bertempat di Ruang Rapat Cempaka Bappeda Provinsi Bali, Kamis, 29 April 2021. Dalam pengantarnya Anak Agung Gde Agung mengatakan kunjungan kerja masa reses ini dalam rangka menyerap aspirasi daerah khususnya tentang pendidikan, kesehatan dan pariwisata termasuk pelaksanaan haji di Bali.
Kepala Bappeda Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra mengatakan kondisi pandemi ini berdampak APBD Provinsi Bali sangat tertekan. Setidaknya tiga hal tekanan dari sisi anggaran tersebut, yaitu masa pandemi 2020 lalu PAD Bali tidak memenuhi target, DAU dari pemerintah pusat dikurangi, dan dilaksanakannya refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Namun demikian, untuk menjaga stabilitas birokrasi, gaji tetap diupayakan dibayarkan 100 persen.
Terkait mandatori dari pusat, anggaran pendidikan di Provinsi Bali mencapai 27 persen. “Anggaran pendidikan kita mencapai 27 persen, ini lebih tinggi dari ketentuan,” kata Ika Putra. Besarnya anggaran pendidikan ini termasuk salah satunya upaya memecahkan masalah PPDB, dimana salah satunya kekurangan gedung atau ruang kelas.
Pada kondisi pandemi Covid-19 ini ditegaskan anggaran tersebut akan dipertahankan. “Kita komitmen anggaran pendidikan 20 persen akan dipertahankan, termasuk di tahun 2021 ini,” tegasnya. Anggaran pendidikan ini mempengaruhi tingkat partisipasi yang terus meningkat.
Terkait sektor kesehatan, Ika Putra menjelaskan sesuai ketentuan Pemerintah Provinsi Bali juga telah melaksanakan anggaran untuk kesehatan sebesar sepuluh persen di luar gaji pegawai. Penanganan Covid-19 sudah dilaksanakan pergeseran APBD khususnya untuk pelaksanaan vaksinasi tahun ini. Pemprov Bali terus berupaya menuntaskan pelaksanaan vaksinasi agar Bali masuk dalam zona hijau.
Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan tiga area sebagai zona hijau (green zone), yaitu Ubud-Gianyar, Sanur-Denpasar dan Nusa Dua (kawasan ITDC)-Badung. Seluruh masyarakat dan orang yang bekerja di daerah tersebut akan divaksinasi sebagai bagian dari persiapan pembukaan aktivitas pariwisata untuk wisatawan mancanegara. Hadir pada pertemuan tersebut BPKAD Provinsi Bali, Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam beserta jajaran. (Krisna – Pranata Humas).