Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya mengajak semua pihak fokus pada upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di Provinsi Bali menjadi 0%. Jika itu bisa dicapai pada 2023 ini, Bali bisa menjadi provinsi pertama di Indonesia yang mampu menuntaskan kemiskinan ekstrem menjadi 0% sebagaimana target pemerintah pusat. Hal ini terungkap saat Rapat Konsolidasi Percepatan Penanganan Kemiskinan di Provinsi Bali, Selasa, 12 September 2023 bertempat di Gedung Wiswa Sabha Pratama Kantor Gubernur Bali.
Usai mendengar paparan Kepala Bappeda Provinsi Bali mengenai Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Bali, Mahendra Jaya mengatakan, semua perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali pengampu kepentingan penghapusan kemiskinan ekstrem harus memusatkan perhatian pada pencapaian target tersebut. “Pastikan data kemiskinan ekstrem valid, lalu padukan dengan data sengkek (stunting) dan data kemiskinan. Fokuskan penanganan kemiskinan pada kemiskinan ekstrem,” tegas Mahendra Jaya.
Penekanan ini sangat penting karena ini merupakan target penanganan Presiden dan harus 0% di tahun 2024. Namun, dengan penanganan ini bukan berarti permasalahan pembangunan daerah lainnya tidak tertangani.
Data BPS Provinsi Bali Maret 2023 menunjukkan, sebanyak 0,54% atau sekitar 23.900 jiwa dari proyeksi penduduk Bali sebanyak 4,43 juta jiwa berada dalam kondisi miskin ekstrem. Jumlah ini naik dari keadaan tahun 2022 yang tercatat sebanyak 0,43% atau sekitar 19.000 jiwa.
Sehubungan dengan hal tersebut, rapat menghasilkan sejumlah strategi penting jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, Penjabat Gubernur antara lain menugaskan Bappeda Provinsi Bali untuk memastikan data kemiskinan ekstrem di seluruh kabupaten/kota, berkoordinasi dengan BPS untuk membicarakan persepsi dan data kemiskinan ekstrem, dan membentuk Tim Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Daerah.
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertugas untuk memilah jumlah penduduk dengan kemiskinan ekstrem dan penduduk dengan kemiskinan konvensional pada data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) kemudian memusatkan pemberian bantuan sosial pada penduduk dengan kemiskinan ekstrem, dan menginventarisir bentuk intervensi lain yang diperlukan apabila melalui Bansos kemiskinan ekstrem belum juga tuntas.
Sementara Dinas Kesehatan agar memberikan perhatian serius pada penduduk miskin ekstrem dengan memberikan pelayanan BPJS dan penyediaan data agregat lokasi dan penerima bantuan layanan kesehatan. Sedangkan Dinas PUPR Perkim agar memastikan bantuan bedah rumah difokuskan sasarannya pada penduduk miskin ekstrem. Demikian juga dengan DKP, dan Disnaker ESDM.
Sementara Diskominfos Provinsi Bali didorong untuk membuat aplikasi pendukungnya. “Kalau bisa buatkan aplikasi untuk ini sehingga bisa tahu bantuannya seperti apa, apa intervensinya, apa hasilnya, dan sebagainya,” kata Mahendra Jaya. Jika data lengkap, Mahendra Jaya meminta, seluruh perangkat daerah terkait untuk duduk bersama BPS untuk menyampaikan langkah-langkah yang sudah dilakukan sehingga kemiskinan ekstrem Bali tuntas menjadi 0%.
Untuk jangka menengah dan panjang, Mahendra Jaya mengarahkan, jika penduduk dengan kemiskinan ekstrem masih usia produktif, agar diberikan pemberdayaan dimana intervensi pemberdayaannya harus dibarengi dengan arahan agar warga bisa mandiri dan sesuai dengan passion-nya.
“Nelayan yang biasa menggunakan pancing, berikanlah dia pancing. Jangan paksa berikan jaring. Kan, passion-nya dia adalah memancing, bukan menjaring,” pungkas Mahendra Jaya.
Hadir dalam rapat tersebut Sekda Provinsi Bali, Asisten Sekda bidang Pemerintahan dan Kesra, Kepala Bappeda Provinsi Bali dan para kepala dinas pengampu kemiskinan ektrem. (Dewa Rai Anom – Prahum).