Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra didampingi para Kepala Bidang dan Sekretaris Bappeda Bali menyampaikan penjelasan mengenai pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappeda Provinsi Bali Tahun 2024. Penjelasan disampaikan secara tatap muka dihadapan Tim Evaluator AKIP Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI yang hadir langsung ke Bali, bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Kamis, 18 Juli 2024.
Materi pelaksanaan evaluasi AKIP yang dipaparkan Kepala Bappeda Bali secara garis besar terdiri dari lima hal pokok yaitu: (1) tindak lanjut atas rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi AKIP Bappeda Provinsi Bali Tahun 2023; (2) implementasi AKIP Bappeda Provinsi Bali; (3) isu strategis daerah khususnya terkait penanganan kemiskinan; (4) prestasi atau penghargaan Bappeda Provinsi Bali, dan (5) Kesimpulan.
Untuk diketahui, hasil evaluasi AKIP Bappeda Provinsi Bali Tahun 2023 memperoleh nilai 86,93 dengan predikat memuaskan dengan katagori A. Nilai tersebut merupakan penggabungan dari komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.
Implementasi AKIP dimulai dari penyusunan pohon kinerja, penetapan indikator kinerja utama Bappeda, crosscutting pohon kinerja, cascading Bappeda, dan pengukuran kinerja dan pengukuran capaian kinerja organisasi Bappeda.
Isu strategis daerah difokuskan pada penanganan isu kemiskinan daerah yang terdiri dari kemiskinan konvensional dan kemiskinan ekstrem. Kinerja penanganan kemiskinan antara lain ditunjukkan dengan adanya verifikasi dan validasi data kemiskinan ekstrem menurut kabupaten/kota yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah, pembentukan tim penanggulangan kemiskinan, serta program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSL).
Prestasi Bappeda Provinsi Bali pada tahun 2023 sampai 2024 antara lain berupa ditetapkannya Bali sebagai provinsi terbaik I pada Indonesia’s SDG’s Action Awards 2023 oleh Kementerian PPN/Bappenas. Penghargaan nasional ini diberikan pusat kepada provinsi yang telah menunjukkan tindakan nyata dalam mendukung pelaksanaan SDG’s di Indonesia, dengan lokus objek praktek terbaik adalah Desa Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur, Kota Denpasar.
Praktek terbaik oleh krama desa Kesiman Kertalangu merupakan kegiatan inovasi dalam pencapaian SDG’s dengan memadukan konsep pelestarian lingkungan, ketahanan pangan, dan peningkatan kualitas hidup, serta penurunan angka kemiskinan dan pencegahan stunting yang merupakah salah satu indikator utama dampak kegiatan ini.
Melalui paparan materi pelaksanaan AKIP ini, I Wayan Wiasthana Ika Putra berharap, Bappeda Provinsi Bali mampu menyumbang peningkatan capaian nilai hasil evaluasi AKIP Pemprov Bali secara keseluruhan, dari 79,20 (katagori BB, baik) di tahun 2023 menjadi di atas 80 dengan katagori A, dengan predikat sangat baik.