Kepala Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra saat Rapat Focus Group Discussion (FGD) ke-8 Penyusunan Rekomendasi Kebijakan ”Revisi Undang Undang Partai Politik”, bertempat di Ruang Rapat Cempaka, Rabu, 24 Juli 2024, menyampaikan walau Bali kecil namun dinamika politik Bali sangat tinggi dan kompleks. Bali baru saja melakukan pengukuran indeks demokrasi, dimana salah satu indikatornya partisipasi partai politik sudah baik. Ika Putra menyampaikan, Pemprov Bali menganggarkan bantuan hibah yang diberikan kepada parpol di provinsi mencapai Rp23 miliar rupiah, ini artinya Pemprov Bali memiliki komitmen tinggi untuk menjaga peran partai politik di Bali.
Diskusi dipandu Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas RI, Nuzula Anggeraini, dan dihadiri Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali, Wakil Rektor Undiknas Denpasar, Universitas Udayana, Pos Bali, Bawaslu dan lainnya. Nuzula Anggeraini memberikan apresiasinya terhadap capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Bali yang dinilai baik, mencapai 85,13 di tahun 2023.
Seperti dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), Bali menjadi provinsi dengan skor indeks demokrasi tertinggi se-Indonesia pada 2023 dengan nilai mencapai 85,13 poin. Capaian itu menempatkan Bali di level demokrasi baik, diatas Daerah Khusus Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
