Pertumbuhan ekonomi Bali menunjukkan angka yang lebih tinggi dari nasional, yaitu 5,43 persen. Namun, diakui tingginya pertumbuhan ini tidak dinikmati seluruh masyarakat Bali secara merata. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Bali berupaya mengakselerasi pemerataan ekonomi wilayah utara dan selatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018 juga dibuat transformasi ekonomi Bali agar pusat ekonomi baru di luar wilayah selatan bisa tumbuh.
Hal itu disampaikan Kepala Bappeda Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra saat mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Bali sebagai keynote speech pada seminar dengan tema “Penguatan Konsumsi dan Akselerasi Investasi Berkualitas untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan”. Seminar yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali ini dalam rangka diseminasi perekonomian dan assessment terkini ekonomi dan keuangan daerah Provinsi Bali serta meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan stakeholders di Provinsi Bali, bertempat di Graha Tirta Gangga, Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali, Selasa, 14 Januari 2025.
Disampaikannya, sesuai data makro telah menunjukkan kemajuan, (Angka) Kemiskinan yang sempat meningkat tajam kini membaik, relevan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan sebesar 4 persen, terendah secara nasional, pengangguran terendah secara nasional, namun kemiskinan ekstrem dari 0,19 persen di tahun 2023 naik pada tahun 2024 menjadi sebesar 0,24 persen. Yang menjadi pertanyaan, apakah pertumbuhan yang tinggi sudah inklusif? Faktanya, angka kemiskinan ekstrem semakin meningkat.
“Tantangan utama ekonomi Bali adalah membuat inklusif, bukan eksklusif di Bali Selatan. Kita sudah tahu tantangan itu, dan jawabannya, bahkan sudah melaksanakannya. Tapi mungkin kurang akselerasi, kurang sinergi, kurang dukungan dari pusat, dan sebagainya,” ujarnya.
Telah dipahami bersama bahwa tantangan Bali adalah kesenjangan antarwilayah. Ika Putra memastikan, ekonomi Bali sudah recovery, tumbuh positif, bahkan mendekati kondisi sebelum pandemi, dan selalu di atas nasional. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan adalah ekonomi yang tumbuh kuat, tinggi, dan dapat dinikmati seluruh lapisan masyaгa kat tanpa kecuali, termasuk kelangsungan dan kelestarian lingkungannya yang terjaga.
Ika Putra juga melihat persebaran di kabupaten/kota, sumbangsih tertinggi dari investasi dan ternyata ada di Bali Selatan atau wilayah Sarbagita. PDRB Bali tertinggi juga disumbangkan di wilayah Sarbagita, sementara daerah lain kontribusinya tidak signifikan. “Artinya, terjadi disparitas kontribusi antarwilayah, dan antarsektor,” tegasnya. Dan salah satu untuk itu, diversifikasi investasi pada sektor primer dan sekunder, dan pada wilayah utara Bali perlu menjadi prioritas untuk mendorong resiliensi dan pemerataan perekonomian Bali, serta mewujudkan ketahanan konsumsi rumah tangga.
Data Kantor Perwakilan BI menyatakan, Perekonomian Bali dari sisi pengeluaran ditopang oleh konsumsi Rumah Tangga (RT) dengan pangsa 53,10% dan investasi dengan pangsa 27,53%. Pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan III 2024 tumbuh kuat mencapai 5,43% (yoy), didorong oleh konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh 5,46% (yoy). Kinerja konsumsi RT tersebut lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 4,09% (yoy). Sementara itu, investasi tumbuh moderat sebesar 1,96% (yoy).
Bank Indonesia memperkirakan pada keseluruhan tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali tetap kuat pada rentang 5,1%-5,9% (yoy), didorong oleh tetap kuatnya konsumsi RT dan meningkatnya investasi. Kinerja konsumsi RT yang diprakirakan tetap kuat didorong oleh optimisme konsumen yang membaik, tren penurunan inflasi volatile food dan stabilitas harga, serta peningkatan kredit RT. Namun demikian, pertumbuhan konsumsi RT yang lebih tinggi tertahan oleh beberapa risiko, antara lain kenaikan harga beberapa komoditas bahan pangan pokok, motif berjaga-jaga di tengah ketidakpastian perekonomian, pencabutan insentif fiskal dan/atau penerapan kebijakan fiskal baru, antara lain kenaikan pajak, yang mendorong kenaikan harga, serta ketidakpastian global yang berpotensi meningkatkan harga komoditas imported goods.
Lebih lanjut, kinerja investasi diprakirakan menguat pada keseluruhan tahun 2024 dan 2025. Investasi di Bali didominasi oleh sektor pariwisata (tersier) dengan pangsa 92,85%, sementara investasi pada sektor primer dan sekunder masih sangat terbatas (masing-masing sebesar 2,55% dan 4,60%). Secara spasial, investasi di Bali terkonsentrasi di wilayah Selatan pada area Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan) yang merupakan daerah pusat pariwisata dengan pangsa 89,74% terhadap total investasi. Sementara di wilayah utara Bali (Klungkung, Bangli, Karangasem, Buleleng, dan Jembrana) hanya memiliki pangsa investasi sebesar 10,26%. Untuk itu, diversifikasi investasi pada sektor primer dan sekunder, dan pada wilayah utara Bali perlu menjadi prioritas untuk mendorong resiliensi dan pemerataan perekonomian Bali, serta mewujudkan ketahanan konsumsi rumah tangga.
Selaku Narasumber Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali menyampaikan “Perkembangan Perekonomian Bali Terkini, Tantangan, dan Respon Kebijakan”. Beberapa hal disampaikan, antara lain Perkembangan kinerja perekonomian Bali. Perkembangan dan isu strategis yang mempengaruhi kinerja konsumsi RT dan investasi di Bali (hasil survei pelaku usaha KEKD). Respon kebijakan Bank Indonesia dan strategi mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif di Bali.
Sementara Kepala DPMPTSP Provinsi Bali menyampaikan “Kebijakan Mendorong Akselerasi Investasi yang Berkelanjutan” yang membahas perkembangan realisasi investasi dan iklim investasi Bali, Arah kebijakan investasi Provinsi Bali selama 5 (lima) tahun ke depan, terutama untuk mendorong investasi yang berkelanjutan, mengembangkan sektor ekonomi unggulan lainnya (investasi di sektor primer dan sekunder), dan memeratakan persebaran investasi. dan Tantangan mewujudkan investasi yang berkelanjutan di Bali.
Narasumber lainnya Direktur PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia yang membawakan topik “Strategi Percepatan Realisasi Investasi Daerah melalui Penyediaan Proyek Investasi Clean and Clear dan Penguatan Pembiayaan”, menyampaikan Faktor-faktor yang diperlukan untuk mendorong akselerasi realisasi investasi di Bali. Strategi implementasi perluasan pembiayaan investasi daerah (non APBN/D). Success story realisasi investasi yang berkelanjutan, yang mampu mendorong pengembangan ekonomi regional dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. (Krisna)