Capaian Indikator Makro Ekonomi Bali tahun 2025, Pertumbuhan Ekonomi tercatat 5,82%, ini diatas rata-rata nasional sebesar 5,11%. Bali sudah pulih dari dampak Covid-19, pertumbuhan ini juga tercatat tertinggi dalam 7 tahun terakhir. Demikian disampaikan Kepala Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra saat membuka Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan Rancangan Awal RKPD Provinsi Bali Tahun 2027, yang dilaksanakan secara daring, Kamis, 12 Februari 2026.
Sementara itu indikator Angka Kemiskinan mencapai 3,42%, jauh dibawah rata-rata nasional sebesar 8,25%. “Ini mengingatkan kita bahwa apa yang dilakukan melalui program pembangunan sudah on the track. Namun kita berupaya angka ini akan kita tekan lagi, mengingat penanganan kemiskinan sudah menyentuh hardrock kemiskinan dan kita memastikan dimana dan disasar sebanyak ini,” kata Ika Putra.
Ditambahkannya, indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 1,49%, sementara nasional 4,85%. Untuk Indeks Pembangunan Manusia naik menjadi 79,37, diatas rata-rata nasional sebesar 75,90. Dan indikator Gini Ratio tercatat 0,333 sementara nasional 0,363.
Kepala Bappeda Bali menekankan bahwa indikator makro ekonomi sebagai bagian dari evaluasi semua program dan kegiatan, sebagai landasan perencanaan pembangunan berikutnya. Sehingga berdasarkan evaluasi, untuk perencanaan tahun 2027, Bali menargetkan Pertumbuhan Ekonomi meningkat menjadi sebesar 6,00-6,5%. Dengan melalui berbagai upaya persentase Penduduk Miskin diharapkan berkurang menjadi 2,75-3,40%. Sementara itu IPM ditargetkan 79,10-80,00, TPT sebesar 1,75-2,25, dan Gini Ratio sebesar 0,33-0,34.
“Penurunan kemiskinan sebesar ‘nol koma’ ini sangat berat, mengingat Bali sudah mencapai hardrock-nya kemiskinan. Tetapi ini tetap harus kita upayakan. Kita akan bersinergi dengan kabupaten/kota untuk memastikan dimana sasaran sebanyak ini,” jelas Ika Putra.
Forum Konsultasi Publik merupakan amanat peraturan perundangan dan merupakan substansi untuk membahas perencanaan pembangunan Bali untuk satu tahun anggaran. Ini merupakan tahapan ketiga setelah dilaksanakannya tahapan sebelumnya penyampaian pokok-pokok pikiran Dewan (Pokir) dan Bilateral Meeting.
Pokir ini merupakan upaya menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui anggota dewan dari masa reses. Bilateral meeting merupakan tahapan tambahan untuk memantapkan rancangan awal RKPD melalui desk yang dilaksanakan bersama perangkat daerah. Bilateral meeting ini juga merupakan inovasi Bappeda Bali guna mengefisienkan dan memantapkan muatan rancangan awal RKPD.
Penyusunan RKPD juga mempertimbangkan Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029. Sebanyak 27 indikator dengan penentuan rumusan target sampai masa akhir jabatan Gubernur dan Wakil Bali. Selain itu juga wajib memasukkan program Visi Misi Asta Cita untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Terdapat 8 Misi Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat. Setelah pelaksanaan FKP ini akan dilanjutkan perangkat daerah melaksanakan Forum Perangkat Daerah, yang membahas secara sektoral sesuai isu strategis di perangkat daerah dengan stakeholder terkait.