Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Bali, I Wayan Suarjana didampingi Kepala Bappedalitbang Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra dan Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali, I Wayan Serinah membuka Rapat Koordinasi Penyusunan Pohon Kinerja di Lingkungan Pemprov Bali, bertempat di Ruang Cempaka Bappedalitbang Provinsi Bali, Selasa pagi, 21 Mei 2019.
Pada Rapat koordinasi dengan pokok bahasan Cascading dan Rasionalisasi Kegiatan Tahun Anggaran 2019 dan 2020, Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Bali, I Wayan Suarjana menegaskan dalam rangka memperbaiki review terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemprov Bali tahun lalu perlu menindaklanjuti beberapa hasil review. Diantaranya perbaikan sasaran dan indikator kinerja serta pohon kinerja di setiap OPD dalam pelaksanaan program dan kegiatan, dengan mengacu kepada RPJMD dan RKPD. Menurutnya, tindak lanjut review ini harus dilaksanakan sesuai perundang-undangan yang berlaku, sehingga nantinya akan dapat meningkatkan level pengendalian akuntabilitas kinerja.
Suarjana mengungkapkan, sasaran dan kinerja serta pohon kinerja perangkat daerah sebagai rujukan dalam penyusunan perencanaan belum terukur serta optimal. Hal ini berpengaruh pada penilaian kinerja karena bobot penilaian kinerja terbesar pada aspek perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja. Selain itu keterbatasan fiskal dalam membiayai pembangunan, perlu diupayakan peningkatan fiskal, selain perlu dilakukan cascading dan rasionalisasi program dan kegiatan.
Sebelumnya, Kepala Bappedalitbang Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra dalam pengantarnya menyampaikan kegiatan ini merupakan salah satu tindak lanjut dalam penguatan SAKIP Pemerintah Provinsi Bali. “Kita tidak henti-hentinya mengadakan penguatan SAKIP kita sebagaimana komitmen kita semua sebagai tindak lanjut pertemuan sebelumnya,” katanya.
Sementara itu, Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali, I Wayan Serinah menjelaskan pedoman pohon kinerja adalah RPJMD. Indikator-indikator RPJMD yang merupakan IKU Provinsi Bali yang menjadi IKU Perangkat Daerah akan menjadi kunci. Indikator dalam IKU akan diterjemahkan ke dalam sasaran dan strategi perangkat daerah. Dari strategi itu akan muncul outcome perangkat daerah. Pada kesempatan itu hadir Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Bali. (Krisna – Pranata Humas)