Kemiskinan merupakan topik pembicaraan yang tiada habisnya, sehingga untuk mencari pemecahan bersama terkait kemiskinan ini akan terus dilakukan. Semua yang dikerjakan aparatur negara muara terakhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Juga dokumen perencanaan pembangunan dengan mengakomodir aspirasi masyarakat, pendekatan politis, teknokratis, partisipatif muaranya penanganan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Demikian dikatakan Kepala Bappedalitbang Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Bali, bertempat di Ruang Cempaka, Kamis, 14 Nopember 2019.
Lebih lanjut, kemiskinan tidak pernah tuntas. Kemiskinan berjalan sejalan dengan kemajuan pembangunan. “Betapapun kemajuan pembangunan pasti kemiskinan mengikuti juga, sehingga kita tidak pernah berhenti untuk berdiskusi tentang kemiskinan ini,” kata Ika Putra.
Rapat koordinasi ini mengambil tema “Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Kita Entaskan Kemiskinan di Provinsi Bali menuju Bali Era Baru”. Dalam penanganan kemiskinan harus dilakukan dengan strategi yang tepat. Strategi ini didasari oleh keakuratan data yang menjadi salah satu pertimbangan pengambilan kebijakan. Sehingga, dalam menetapkan suatu strategi penanganan kemiskinan harus didasari oleh data yang akurat. “Ketika kita berangkat dari data yang tidak valid, bahkan data yang salah, maka strategi yang disusun akan salah,” ujarnya.
Menurut, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan I Nyoman Ngurah Subagia Negara, rapat koordinasi ini disamping untuk memenuhi amanat Permendagri nomor 42 tahun 2010 tentang tim koordinasi penanggulangan kemiskinan provinsi dan kabupaten kota, juga untuk membangun komitmen pengambil kebijakan dalam intervensi kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan serta mendorong upaya inovasi dalam strategi percepatan penanggulangan kemiskinan di provinsi Bali sehingga dapat dirumuskan solusi dan langkah antisipasi yang konkrit agar dapat menuju Bali era baru sebagaimana yang dicita-citakan dalam visi pembangunan provinsi Bali.
Sementara itu Kepala Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Dedi Cahyono menyebut angka kemiskinan nasional berada di 9,66 sedangkan Bali berada di 3,79. Angka ini merupakan kerak kemiskinan dimana akan memerlukan upaya yang besar untuk menurunkannya. Namun itu tidak berarti tidak mungkin angka kemiskinan dapat diturunkan. Target angka kemiskinan Pemprov Bali lima tahun kedepan ditetapkan 1,5 persen dari 4,2 juta penduduk Bali berarti kemiskinan ditargetkan tersisa sekitar 50 ribu penduduk.
Kepala Unit Advokasi Daerah Pokja Kebijakan TNP2K, Muhammad Arif Tasrif dalam paparannya menekankan perlunya penajaman program dan anggaran belanja untuk mempercepat penurunan kemiskinan di Provinsi Bali. Dengan angka kemiskinan dibawah lima persen, Pemprov Bali dan Pemprov DKI harus mengambil langkah penajaman program dan anggaran belanja ini karena pengentasan kemiskinan implikasi langsungnya adalah perlu program tajam dan anggaran yang terkonsolidasi. Pada kesempatan itu juga hadir sebagai narasumber Kabag TU Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos RI Isye Sri Rahayu dan Kabid Perekonomian dan SDA Kabupaten Gianyar Ida Ayu Putu Eka Susanti. (Krisna – Pranata Humas)