Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Monoarfa saat membuka Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (RAKORBANGPUS), Selasa, 12 Mei 2020, menyampaikan tema RKP 2021 adalah “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”. Rakor yang dilaksanakan secara video conference tersebut dihadiri Kepala BAPPEDA Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra, sebagai rangkaian penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021.
Menteri Monoarfa menekankan, fokus Pembangunan kali ini adalah Pemulihan Industri, Pariwisata, dan Investasi; Reformasi Sistem Kesehatan Nasional; Reformasi Sistem Perlindungan Sosial; Reformasi Sistem Ketahanan Bencana.
Ada tujuh Prioritas Nasional, dari ketujuh prioritas nasional tersebut terdapat empat prioritas nasional yang memperoleh penekanan di tahun 2021, yaitu : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan; Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; Membangun Lingkungan Hidup, dan Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
Rakorbangpus 2020 dalam rangka Penyusunan RKP 2021 bertujuan untuk menyampaikan tema, sasaran, arah kebijakan, prioritas pembangunan, pokok-pokok kebijakan, pagu indikatif, serta kebijakan pengelolaan anggaran yang akan dilaksanakan pemerintah pada tahun 2021 kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Hal ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Turut hadir pula mengikuti video conference tersebut Sekretaris dan para Kepala Bidang lingkup Bappeda Provinsi Bali.
Sementara itu Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Taufik Hanafi menyampaikan hasil evaluasi RKP 2019 dan rancangan awal RKP 2021. Covid-19 menjadi pandemi global di tahun 2020. Ratusan negara telah terdampak, termasuk Indonesia dengan kasus terkonfirmasi positif pertama pada awal Maret 2020 dan terus bertambah yang tersebar di 34 provinsi.
Taufik menjelaskan Analisis Dampak dengan rincian Pertumbuhan Ekonomi tumbuh melambat -0,4% – 2,3%. Tingkat Pengangguran Terbuka meningkat 7,8–8,5%, Kunjungan Wisman turun 3 juta (US$3,6-4,0), dan Tingkat Kemiskinan mencapai 9,7% – 10,2%. Kondisi ekonomi global diperkirakan mengalami proses transformasi di empat area, yaitu Struktur ekonomi dan digital, Perilaku dan pola hidup masyarakat, Pola rantai pasok, Tatanan internasional. Untuk itu dalam kondisi dan situasi status tanggap darurat, pemerintah pusat telah mempertajam program, realokasi anggaran dan belanja pemerintah pusat dan belanja transfer di tahun 2020.
Disampaikannya ada empat tahap dalam penanggulangan pandemi ini. Tahap 1 Penanganan COVID-19. Tahap 2 Melindungi Kelompok Masyarakat Rentan dan Dunia Usaha. Tahap 3 Mengurangi Tekanan Sektor Keuangan. Hal ini sedang dilakukan oleh Pemerintah dan perlu terus dilakukan hingga penanganan wabah Covid-19 selesai. Tahap 4 Program Pemulihan Pasca Covid (RKP 2021), ini merupakan tahap Pemulihan Pembangunan Nasional.
Sementara itu Deputi Bidang Ekonomi Bambang Prijambodo menyampaikan, Per 10 Mei, jumlah kasus COVID-19 di mencapai lebih dari 4 juta orang, jauh lebih besar dari SARS, MERS, Ebola. Pemulihan ekonomi bergantung pada upaya flattening the curve. Menurutnya, untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19 yang lebih luas diperlukan kebijakan physical distancing dan pembatasan sosial berskala besar. Kebijakan physical distancing dan pembatasan sosial berskala besar berdampak pada berkurangnya aktivitas masyarakat dan dunia usaha secara signifikan. (Krisna)