Pemprov Bali telah membentuk Tim Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan “Sat Kerthi Loka Bali” tahun 2021. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Ida Bagus Gede Wesnawa Punia saat memimpin rapat, Jumat, 5 Pebruari 2021, bertempat di Ruang Rapat Cempaka Bappeda, menyampaikan tugas Tim menjaring masukan penting khususnya yang berkaitan dengan metadata Sustainable Development Goals (SDG’s) yang kini menjadi acuan penyusunan perencanaan.
Sesuai Keputusan Gubernur Bali Nomor 30/04-A/HK/2021 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan “Sat Kerthi Loka Bali”, tugas Tim ini adalah mencermati, mensinkronisasikan, menyelaraskan, melakukan monitoring dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan dalam dokumen perencanaan dengan 17 tujuan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDG’s, dan menyiapkan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Bali melalui Kepala Bappeda Provinsi Bali.
Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah Provinsi Bali, Dewa Tagel Wirasa mengemukakan, penyusunan perencanaan pembangunan berkelanjutan menggunakan metadata SDG’s sebagai acuan ini merupakan hal baru dan sangat strategis dalam kaitan perencanaan pembangunan berkelanjutan. Penggunaan metadata SDG’s ini akan berpengaruh terhadap semua indikator dan target capaian kinerja pemerintah daerah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Oleh karena itu, ia menandaskan, pemahaman setiap perangkat daerah terhadap metadata SDG’s yang diacu menjadi sangat penting agar penyusunan perencanaan nyambung dan selaras antara indikator dan target capaian SDG’s dengan indikator dan target capaian program yang menjadi visi misi kepala daerah.
Lebih lanjut Dewa Tagel menyarankan, perlu ada edukasi kepada perangkat daerah agar mereka paham apa indikator dan target capaian program yang menjadi visi misi kepala daerah sebagaimana ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah dengan SDG’s. Jika tidak dilakukan edukasi, ia khawatir, capaian kinerja akan tidak sesuai harapan.
Hal senada disampaikan BPS Bali Ni Luh Putu Dewi, bahwa sosialisasi ke perangkat daerah mengenai metadata SDG’s ini sangat perlu. Pihaknya menyatakan BPS Bali siap membantu memberikan pembinaan.
Rapat juga dihadiri Inspektur Pembantu II Inspektorat Daerah Provinsi Bali Ngurah Putra, Kabid PPE Bappeda Bali Ida Bagus Anom, dan Universitas Udayana.
Penulis: Dewa Rai Anom – Pranata Humas
Editor/Admin: Krisna