 | Judul : Peraturan Gubernur Bali Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023. Abstraksi : Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-SKPD. Diunggah : 5 Agustus 2022. Unduhan : Dokumen dapat diunduh DISINI. |
 | Judul : Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023. Abstraksi : Dokumen RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Diunggah : 27 Juni 2022. Unduhan : Dokumen dapat diunduh DISINI. |
 | Judul : Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022. Abstraksi : Dokumen Perubahan PPAS Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 ini merupakan penyesuaian terhadap prioritas dan plafon anggaran pada masing-masing program dan kegiatan baik berupa pergeseran, penambahan maupun pengurangan plafon anggaran. Dokumen Perubahan PPAS Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 ini memuat antara lain: 1. Prioritas program dan kegiatan yang mengalami perubahan baik karena penambahan, pergeseran, maupun pengurangan anggaran untuk masing-masing urusan. 2. Plafon anggaran yang masih bersifat sementara untuk masing-masing program dan kegiatan yang mengalami perubahan baik karena penambahan, pergeseran, maupun pengurangan anggaran. Diunggah : 10 September 2022. Unduhan : Dokumen dapat diunduh DISINI. |
 | Judul : Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kepala Daerah Tahun 2022. Abstraksi : Dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 merupakan dokumen yang sangat penting, oleh karena itu penyusunannya memerlukan tahapan yang sistematis dan akuntabel. Penyusunan dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 ini diharapan lebih komprehensif dan holistik sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022. Diunggah : 10 September 2022. Unduhan : Dokumen dapat diunduh DISINI. |
 | Judul : Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022. Abstraksi : Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disusun dalam suatu sistem yang terintegrasi dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum APBD (KUA) dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam RKPD. Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan PPAS Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 telah disusun berdasarkan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 serta telah disinergikan dan disinkronisasikan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 sebagai upaya dalam mendukung prioritas pembangunan nasional Tahun 2022. Diunggah : 25 Februari 2022. Unduhan : Dokumen dapat diunduh DISINI. |
 | Judul : Kebijakan Umum APBD (KUA) Kepala Daerah Tahun 2022. Abstraksi : Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA Tahun Anggaran 2022 memuat kebijakan umum daerah Tahun 2022 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Diunggah : 25 Februari 2022. Unduhan : Dokumen dapat diunduh DISINI. |
 | Judul : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2021. Abstraksi : LKPJ Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 ini antara lain memuat hasil penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, pelaksanaan urusan pilihan, urusan penunjang serta capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. Keterangan mengenai realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2021 sebagaimana ditetapkan dalam RKPD Tahun 2021, KUA Provinsi Bali Tahun 2021, PPAS Tahun 2021 dan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021, baik dalam penyelenggaraan Desentralisasi maupun Tugas Pembantuan, sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Diunggah : 1 September 2022 Unduhan : Dokumen dapat diunduh DISINI. |
 | Judul : Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Bali Tahun 2022. Abstraksi : Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2022 merupakan rencana kerja bersifat tahunan yang merupakan penjabaran tahun ke 4 (empat) dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis Bappeda Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Diunggah : 5 Juli 2021 Unduhan : Dokumen dapat diunduh DISINI. |
 | Judul : Peraturan Gubernur Bali nomor 27 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022. Abstraksi : RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun yang dimulai dari 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2022 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan RKA Perubahan Perangkat Daerah. Diunggah : 5 Juli 2021 Unduhan : Dokumen dapat diunduh DISINI. |
 | Judul : Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021. Abstraksi : Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun yang dimulai dari 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan RKA Perubahan Perangkat Daerah. Diunggah : 16 September 2021 Unduhan : Dokumen dapat diunduh DISINI. |
 | Judul : Peraturan Gubernur Bali nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021. Abstraksi : RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun yang dimulai dari 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan RKA Perubahan Perangkat Daerah. Diunggah : 28 Juli 2020 Unduhan : Dokumen dapat diunduh DISINI. |
 | Judul : Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2019 Tentang RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020 Abstraksi : Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020 merupakan perubahan dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun yang dimulai dari 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan RKA Perubahan Perangkat Daerah Diunggah : 25 Agustus 2020 Unduhan : Dokumen dapat diunduh DISINI. |
 | Judul : Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2020 tentang RKPD Semesta Berencana Tahun 2021. Abstraksi : Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021. RKPD Semesta Berencana Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun yang dimulai dari 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. RKPD Semesta Berencana Tahun 2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA-Perangkat Daerah. Diunggah : 28 Juli 2020 Unduhan : Dokumen dapat diunduh DISINI. |
 | Judul : Kebijakan Umum APBD (KUA) Kepala Daerah Tahun 2020. Abstraksi : Dalam rangka proses pembangunan setiap tahunnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kepala Daerah diwajibkan menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) yang berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun bersangkutan. Kebijakan Umum APBD (KUA) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020 adalah salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang disusun dalam rangka proses perencanaan pembangunan tahun 2020. Diunggah : 2 Nopember 2019 Unduhan : Dokumen dapat diunduh DISINI. |
 | Judul : Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020. Abstraksi : PPAS Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020 disusun tetap mengacu pada Rancangan KUA-PPAS Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020 serta menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 juga memperjelas pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota. Diunggah : 2 Nopember 2019 Unduhan : Dokumen dapat diunduh DISINI. |
 | Judul : Kebijakan Umum APBD (KUA) Kepala Daerah Tahun 2019 (Perubahan). Abstraksi : Berdasarkan laporan hasil perkembangan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, serta sumber dan penggunaan pembiayaan daerah dalam tahun 2019 ternyata tidak sesuai lagi dengan asumsi yang tertuang dalam Kebijakan Umum APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2019 yang ditetapkan sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu disusun Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2019 sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan untuk menjelaskan adanya perbedaan asumsi, pergeseran belanja dan saldo anggaran lebih dimaksud. Diunggah : 8 Agustus 2019 Unduhan : Dokumen dapat diunduh DISINI. |
 | Judul : Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019 (Perubahan). Abstraksi : Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2019 merupakan penyesuaian terhadap prioritas dan plafon anggaran pada masing-masing program dan kegiatan baik berupa pergeseran, penambahan maupun pengurangan plafon anggaran. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2019 disusun dalam suatu sistem yang terintegrasi dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Provinsi Tahun 2019 dan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Semesta Berencana Provinsi Tahun 2019 dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam RKPD dimaksud. Diunggah : 8 Agustus 2019 Unduhan : Dokumen dapat diunduh DISINI. |
 | Judul : Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Bali Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2019. Abstraksi : Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2019 merupakan perubahan dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun yang dimulai dari 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2020. Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan Perubahan RKA Perangkat Daerah. Diunggah : 25 Juli 2019 Unduhan : Dokumen dapat diunduh DISINI. |
 | Judul : Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020 Abstraksi : RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun yang dimulai dari 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2020 menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA Perangkat Daerah. Diunggah : 30 Juni 2019 Unduhan : Dokumen dapat diunduh DISINI. |
 | Judul : Kebijakan Umum APBD (KUA) Kepala Daerah Tahun 2019 (Induk). Abstraksi : Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Bali Tahun 2019 adalah salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang disusun dalam rangka proses perencanaan pembangunan tahun 2019. Lebih lanjut ditekankan dalam pasal 83 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA berdasarkan RKPD. Diunggah : 30 Agustus 2018 Unduhan : Dokumen dapat diunduh DISINI. |
 | Judul : Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019 (Induk). Abstraksi : PPAS tahun 2019 disusun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang diundangkan pada 19 Juni 2016 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dimana pemerintah daerah telah menindaklanjuti dengan melakukan penyesuaian bentuk struktur dan jabatan organisasi perangkat daerah. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 juga memperjelas pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota. Diunggah : 30 Agustus 2018 Unduhan : Dokumen dapat diunduh DISINI. |
 | Judul : Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2019. Abstraksi : Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Diunggah : 25 Juni 2018 Unduhan : Dokumen dapat diunduh DISINI. |
 | Judul : Kebijakan Umum APBD (KUA) Kepala Daerah Tahun 2018. Abstraksi : Dalam rangka proses pembangunan setiap tahunnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kepala Daerah diwajibkan menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) yang berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun bersangkutan. KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Diunggah : 30 Juli 2017 Unduhan : Dokumen dapat diunduh DISINI. |
 | Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018. Abstraksi : Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, selain menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) Kepala Daerah juga menyusun Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) – Perangkat Daerah. Diunggah : 30 Juli 2017 Unduhan : Dokumen dapat diunduh DISINI. |
 | Judul : Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2018. Abstraksi : Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan nasional, dimana dalam rangka proses pembangunan setiap tahunnya Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Diunggah : 30 Mei 2017 Unduhan : Dokumen dapat diunduh DISINI. |