Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Ida Bagus Gde Wesnawa Punia didampingi Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial I Wayan Sudarsa, memimpin rapat koordinasi pelaksanaan Aksi Konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting Kabupaten/Kota se-Bali, bertempat di Ruang Cempaka Bappedalitbang Provinsi Bali, Senin, 11 Nopember 2019. Pemerintah pusat memberi perhatian khusus stunting sebagai salah satu program prioritas. Pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/Kota serta mendorong pelaksanaan aksi konvergensi percepatan pencegahan stunting Kabupaten/Kota.
Wesnawa mengatakan, keterbatasan anggaran seringkali menjadi permasalahan klasik. Sehingga kedepan perlu dipikirkan kolaborasi dengan menggerakkan dunia usaha dan industri untuk berperan dalam percepatan penanganan stunting. Lima pilar pencegahan stunting sudah berjalan, yaitu Pilar pertama Komitmen dan Visi Pimpinan Tertinggi Negara, pilar kedua Kampanye Nasional Berfokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas. pilar ketiga Konvergensi, Koordinasi, dan Konsolidasi Program Nasional, Daerah, dan Masyarakat. Pilar keempat Mendorong Kebijakan “Nutritional Food Security”, dan pilar kelima Pemantauan dan Evaluasi.
Ditambahkannya, rapat koordinasi ini akan lebih dalam membahas delapan Aksi Konvergensi dan implikasi peran pemerintah daerah, khususnya aksi kelima dan keenam. Aksi 5, Pembinaan Kader Pembangunan Manusia. Kader Pembangunan Manusia (KPM) adalah kader yang berfungsi untuk membantu desa dalam memfasilitasi pelaksanaan integrasi intervensi penurunan stunting di tingkat desa. KPM berasal dari masyarakat sendiri seperti kader Posyandu, guru PAUD, dan kader lainnya yang terdapat di desa.
Aksi 6, Sistem Manajemen Data Stunting. Sistem manajemen data adalah bagian dari pengelolaan sumber informasi yang mencakup semua kegiatan mulai dari identifikasi kebutuhan data, pengumpulan data hingga pemanfaatan data untuk memastikan informasi yang akurat dan mutakhir. Kegiatan sistem manajemen data bersinggungan dengan aspek kebijakan, menggunakan dan mendukung mekanisme yang telah berjalan di kabupaten/kota sesuai dengan alur pelaksanaan, serta tidak terlepas dari dukungan teknologi informasi dalam pengumpulan dan pengelolaan data. Rapat koordinasi dihadiri Bappeda Litbang se-Bali, perangkat daerah terkait penanganan stunting di Bali. (Krisna – Pranata Humas).