Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dibentuk atas dasar kesadaran dan kebutuhan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan DAS, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempunyai peran menginisiasi dan memfasilitasi forum ini serta penetapan sesuai kewenangannya. Inisiasi dan fasilitasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Demikian dikatakan Kepala Bappeda Litbang Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra saat membuka Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Bali Tahun 2019, Kamis, 12 Desember 2019.
“Semoga melalui rapat koordinasi ini, semua stakeholder terkait dapat bekerjasama dengan baik dalam pembangunan khususnya bagaimana pentingnya pembangunan yang berorientasi pada DAS,” kata Ika Putra.
Forum ini sebelumnya ada di setiap kabupaten/kota, lalu digantikan Forum DAS Provinsi Bali yang dibentuk pada 2007 berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 464/03-N/HK/2007 tanggal 29 Mei 2007. Dan diperbaharui setiap 5 tahun masa kerja, dimana berdasarkan hasil rapat yang dilaksanakan 13 Nopember 2018, dibentuk kepengurusan baru Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Provinsi Bali Periode 2019-2024.
Keanggotaan Forum Koordinasi Pengelolaan DAS meliputi pemerintah, akademisi, dunia usaha dan masyarakat. Forum DAS mempunyai kedudukan sebagai lembaga independen dan mitra dari lembaga atau instansi teknis di bidang pengelolaan DAS. Hubungan Forum dengan instansi atau lembaga lain pada dasarnya bersifat konsultatif, koordinatif dan komunikatif.
Tugas Forum ini memberi masukan dalam rangka pengkajian kebijakan, rencana, pelaksanaan kegiatan dan dampak kegiatan pengelolaan DAS. Koordinasi dan konsultasi dalam rangka pengintegrasian dan penyelarasan kepentingan antar sektor, wilayah dan pemangku kepentingan. Serta membina dan memberdayakan masyarakat serta pengendalian pengelolaan DAS.
Forum Koordinasi Pengelolaan DAS memiliki peran strategis, berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait pengelolaan DAS. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengelolaan DAS. Menumbuhkembangkan peran pengawasan masyarakat dalam pengelolaan DAS. Membantu penyelesaian masalah dalam pengelolaan DAS.
Ika Putra berharap dengan adanya kegiatan rapat koordinasi ini dapat bermanfaat bagi stakeholder terkait, koordinasi menjadi lebih baik sehingga pada akhirnya dapat mendukung pembangunan di Provinsi Bali ini. (Krisna – Pranata Humas)