Evaluasi Perencanaan

Ini Arahan Sekda Bali Terkait RKPD SB 2021 dan Kinerja OPD

February 10, 2020
Admin

Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali diminta agar APBD benar-benar mengimplementasikan visi dan misi Gubernur Bali. Kebijakan yang strategis harus diimplementasikan dengan baik.

Hal ini ditekankan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra didampingi Kepala Bappeda Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra saat memberikan pengarahan kepada seluruh pimpinan Perangkat Daerah terkait Evaluasi Penyusunan Rancangan Awal RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021, bertempat di Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Senin, 10 Pebruari 2020. “Hari ini saya memang minta waktu untuk memberikan arahan, ini bentuk birokrasi yang terpimpin agar OPD tidak bergerak alamiah itu-itu saja,” tegasnya. 

Terdapat sepuluh arahan yang disampaikan Sekda Bali, diantaranya mengenai penggunaan teknologi informasi guna mempercepat dan efisiensi pekerjaan dan pengurangan anggaran ATK, penyederhanaan dari 282 program dan 2246 kegiatan menjadi lebih sedikit, penyusunan rencana kas yang lebih baik dan cermat dan lainnya, dan penekanan tahapan penyusunan APBD 2021 yang harus berjalan sesuai timeline yang sudah ditetapkan.

Berikut poin-poin arahan Sekda Provinsi Bali :

  1. Prioritaskan Program-Program strategis Gubernur terutama penyelesaian shortcut Denpasar-Singaraja khususnya pengadaan lahan, perlindungan kawasan suci Besakih,  pengadaan lahan pembangunan pusat kebudayaan Bali, dukungan pembangunan dermaga sanur, dan dukungan pembangunan bandara Bali utara.
  2. Dukungan anggaran yang memadai untuk akselerasi implementasi Perda dan Pergub. 
  3. Revitalisasi Gedung Kantor dan sarana kerja OPD agar suasana kerja kondusif untuk bekerja produktif dan cepat.
  4. Dukungan anggaran yang memadai untuk digitalisasi tatakelola pemerintahan menuju birokrasi yang modern. 
  5. Simplikasi struktur APBD dengan jalan mengurangi jumlah Program dan Kegiatan. 
  6. Penempatan jenis belanja, akun/kode rekening harus dilakukan dengan tepat sesuai ketentuan. 
  7. Penyusunan Rencana Kas tidak boleh dilakukan dengan konvensional, tetapi harus dilakukan dengan baik dan perhitungan cermat.
  8. Hibah yang difasilitasi anggota DPRD sudah disederhanakan.
  9. Pastikan E-Planning dan E-Budgeting sudah merupakan satu kesatuan aplikasi yang terintegrasi.
  10. Seluruh tahapan penyusunan APBD 2021 harus berjalan sesuai dengan timeline yg sdh ditetapkan.

(Krisna – Pranata Humas).

#NangunSatKerthiLokaBali #ReformasiBirokrasi #APBD2021 #PerencanaanHandal