PPD 2021 Kabupaten/Kota Memasuki Tahap II, Tim Penilai Tekankan Pentingnya Penggunaan Data Terbaru

Pelaksanaan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2021 Tingkat Kabupaten/Kota se-Bali memasuki penilaian tahap kedua. Hasil penilaian tahap pertama, telah disepakati empat Kabupaten/Kota yang lolos kedalam penilaian tahap kedua ini, yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Karangasem. Penilaian keempat kabupaten/kota tersebut dilaksanakan Senin-Selasa, 15-16 Pebruari 2021.

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Ida Bagus Anom saat memandu penilaian secara daring, Senin, 15 Pebruari 2021, bertempat di Ruang Rapat Cempaka Bappeda Provinsi Bali menjelaskan, pada tahap kedua ini penilaian meliputi verifikasi dan wawancara. Kesempatan pertama ini Kota Denpasar dan Kabupaten Klungkung yang diwakili masing-masing Kepala Bappeda didampingi jajarannya.

Kepala Bappeda Kota Denpasar saat pemaparan menekankan inovasi yang saat ini sudah dirasakan hasilnya adalah “Pandemic Incubation Program”, dimana Pemerintah Kota Denpasar bekerjasama dengan STIMIK Primakara untuk mendidik 918 orang yang terkena PHK dan 12.950 orang yang dirumahkan, melalui pelatihan, pemberian stimulus dan pendampingan usaha. Diharapkan masyarakat peserta program ini bisa bertahan secara ekonomi menghadapi pandemi COVID-19 dengan memperoleh pendapatan lewat usaha kecil dan mikro yang dijalankannya.

Kerjasama dengan kalangan pendidikan ini mendapat apresiasi dari Tim Penilai, mengingat pandemi berdampak langsung pada bidang kesehatan dan ekonomi, bahkan juga bidang pendidikan karena bisa saling membantu dan melengkapi. Ditekankan, dampak pandemi signifikan dalam mencapai indikator makro ekonomi. Sehingga untuk menentukan program prioritas harus didasari data yang akurat dan terkini, khususnya data tahun 2020 dan 2021.

Sementara itu di bagian lain, Kepala Bapperlitbang Kabupaten Klungkung memaparkan inovasi yang dikembangkan di masa Pandemi. Dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial meluncurkan BIMAJUARA, yaitu beli mahal jual murah. Petani diberikan akses langsung ke KUD tanpa melalui pengepul, sehingga petani mendapat harga jual lebih mahal. Program ini juga ditingkatkan dengan penggunaan teknologi informasi dan literasi digital untuk mencetak petani milenial dalam rangka peningkatan minat generasi muda untuk berusaha tani.

Hadir pada kesempatan tersebut Tim Penilai terdiri yang terdiri dari Penilai Utama dan Penilai Teknis dari Bappeda Provinsi Bali, sedangkan Penilai Independen terdiri dari Prof. Dr. Ir. I Wayan Suparta MS, Prof. Dr. Drh I Made Damriyasa, MS, Dr. I Gede Made Sadguna, SE., MBA,DBA, dan Ir. Putu Dana Pariawan Salain, M.Sc., MIHT. (Krisna – Pranata Humas)