Memasuki masa reses, Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Bali H. Bambang Santoso melaksanakan kunjungan kerja ke Bappeda Provinsi Bali. Kunjungan kerja tersebut diterima Kepala Bappeda Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra bertempat di Ruang Rapat Sandat, Rabu, 17 Pebruari 2021.
Dalam sambutannya Ika Putra memaparkan permasalahan yang dihadapi Provinsi Bali di masa Pandemi Covid-19. Menurunnya tingkat kunjungan wisatawan akibat pemberlakuan pembatasan pintu masuk melalui pembatasan penerbangan maupun pembatasan penyeberangan laut, menyebabkan sektor pariwisata mengalami kontraksi. Ini berakibat terjadinya pemutusan hubungan kerja ataupun karyawan banyak yang dirumahkan.
Tingkat kemiskinan Bali saat ini berdasarkan rilis terakhir BPS Provinsi Bali pada September 2020 sebesar 4,45 persen, walau meningkat dibanding September tahun sebelumnya sebesar 3,61 persen, ini masih terendah secara nasional. Peningkatan ini ditengarai akibat terjadinya PHK dan karyawan dirumahkan tersebut. Penambahan ini juga mengindikasikan kelompok rentan di Bali masih cukup banyak.
Pandemi ini juga mengakibatkan menurunnya PAD Provinsi Bali dan Kab/Kota, sehingga kesulitan dalam pembiayaan berbagai program dan kegiatan. Pemprov Bali melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri untuk melakukan refocusing kegiatan dan realokasi APBD Provinsi Bali 2020, guna penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penanganan dampak dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial.
Sementara itu Anggota DPD RI Dapil Bali H Bambang Bambang Santoso mengatakan kontraksi ekonomi terjadi secara nasional, namun Bali mengalami kontraksi yang paling parah di antara provinsi lainnya di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh karena pariwisata yang menjadi tulang punggung PAD seakan mati suri, sehingga sektor lainnya juga mengalami “tiarap”.
Pada APBN 2022 ini pemerintah pusat berencana mengurangi belanja pariwisata menjadi 34 persen, dengan alasan mengalami refocusing anggaran. Bila ini terjadi maka pariwisata yang menjadi andalan Bali akan mati selamanya. Hal inilah yang akan diperjuangkannya bersama DPD RI Dapil Bali lainnya. H Bambang berpendapat, seharusnya paling tidak mendapat anggaran 50 persen untuk pemulihan pariwisata. Kondisi pandemi ini menurutnya, Bali bila mampu bertahan saja sudah bagus. Selain itu DPD RI telah memperjuangkan peningkatan Dana Insentif Daerah (DID), akan dapat dicairkan pada akhir Desember sebesar 1,1 triliun.
Berdasarkan kunjungan kerja di daerah lain, beberapa daerah ternyata didapati masih surplus, yaitu Maluku Utara, Maluku, Papua Barat. Hal ini karena pemerintah daerahnya mampu mengelola sumber daya alamnya dengan baik. Bali sudah seharusnya mampu mengelola seperti itu, khususnya pertanian dan kelautannya.
Pihaknya juga menyoroti permasalahan kelangkaan pupuk dan kalaupun ada dibatasi pembeliannya. Padahal, sektor pertanian seharusnya mendapatkan penguatan. Turut hadir pada kesempatan tersebut Staf Ahli DPD RI Jayadi Jaya, Saifudin, Hanafi, Wawan, Kepala Bidang Perekonomian dan SDA, Kasubid Sumber Daya Alam, dan Jafung Perencana Madya. (Krisna – Pranata Humas).