Tantangan terbesar Indonesia untuk mencapai sasaran pada Visi 2045 adalah lolos dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau Middle Income Trap (MIT). Untuk itu, tahun 2022 ini akan menjadi landasan yang kokoh dan menjadi kunci pemantapan pemulihan ekonomi untuk keluar dari MIT. Hal ini ditegaskan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam pembukaan Kick Off Meeting Penyusunan RKP 2022 secara virtual, Jumat sore, 19 Pebruari 2020. Kick off ini diikuti Bappeda Provinsi Bali yang diwakili Sekretaris, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dari Ruang Rapat Cempaka Bappeda Provinsi Bali..
Suharso mengatakan, RKP 2022 ini merupakan tahun ketiga dalam pelaksanaan RPJMN 2020-2024, dan digunakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja kementerian dan lembaga, dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, serta menjadi masukan penting bagi BUMN dalam menyusun rencana kerja dan anggaran perusahaan. Rangkaian tahapan penyusunan RKP 2022 telah dimulai sejak Oktober 2020 melalui penyelenggaraan forum konsultasi publik, evaluasi pelaksanaan RKP 2020, serta penetapan tema, arah, sasaran, dan prioritas pembangunan.
Evaluasi RKP 2020 menunjukkan bahwa realisasi prioritas nasional nomor 3 yaitu Nilai tambah sektor riil, industri, investasi dan kesempatan kerja dinilai relatif paling tertinggal bila dibanding capaian prioritas nasional lainnya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator. Pertumbuhan PDB untuk industri pengolahan, pertumbuhan ekspor barang dan jasa dan pertumbuhan investasi yang menurun, dan terjadi peningkatan pada pengangguran terbuka. Mengingat pembangunan tahun 2020 mengalami tantangan yang sangat berat, yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia termasuk Indonesia mengalami kontraksi. Sedangkan angka kemiskinan Indonesia sesuai rilis BPS sebesar 10,17 persen. Pertumbuhan ekonomi sepanjang 2020 juga terkontraksi -2,07 persen.
Suharso menambahkan, Tema RKP Tahun 2022 adalah Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural, dengan tujuh Prioritas Nasional. Menteri mengingatkan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu Stakeholders pembangunan agar mensinergikan rencana kerja (baik renja K/L maupun RKPD) dengan RKP 2022; Pentingnya mensinergikan Rencana Pusat dan Daerah dengan memaksimalkan forum-forum rapat koordinasi dan musyawarah dalam menentukan proyek-proyek prioritas; RKP 2022 tidak saja menampilkan pendanaan yang bersumber dari APBN, namun juga pendanaan dari sumber lainnya seperti BUMN dan Swasta; Untuk menjamin amanat presiden “making delivered”, penyusunan RKP 2022 diperkuat melalui mekanisme Clearing House pada proyek prioritas khususnya Major Projects; dan Prioritas kegiatan perlu diidentifikasi kerangka kebijakan dan regulasi serta kerangka pendanaannya.
Di bagian sebelumnya, Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas RI Himawan Hariyoga dalam laporannya mengatakan sesuai amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perpres No.18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, pemerintah mengeluarkan rencana pembangunan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Kick Off Meeting Penyusunan RKP 2022 ini dilaksanakan untuk menyampaikan tema, sasaran, arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta agenda RKP 2022 kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
Hadir sebagai narasumber pada acara tersebut Deputi Bidang Ekonomi dengan materi Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro Tahun 2022, Deputi Bidang Pengembangan Regional dengan materi Penyampaian Arah Pengembangan Wilayah Tahun 2022, Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan dengan materi Penyampaian Penyusunan RKP Tahun 2022, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan dengan materi Penyampaian Rencana Pendanaan RKP Tahun 2022. (Krisna – Pranata Humas).