Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Bali membuka dan memandu jalannya Konsultasi Rancangan Awal RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2025-2029 bertempat di Ruang Rapat Cempaka BAPPEDA Bali, Rabu, 11 Juni 2025.
Kepala Bidang PPM Ida Bagus Wesnawa Punia dalam pengantarnya menekankan pentingnya implementasi kebijakan yang terencana dan terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya Kementerian Keuangan dan Ditjen Perimbangan, untuk mencapai tujuan pembangunan di Bali. Fokus utamanya kebijakan adalah pada penguatan ketahanan pangan, pengembangan ekonomi kerakyatan melalui desa, koperasi, dan UMKM, peningkatan investasi, serta penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, dengan pengelolaan sampah sebagai salah satu prioritas. Semua ini diarahkan untuk mendukung visi “SDM Bali Unggul” dan RPJMD 2025-2029.
Kepala Bappeda Badung menyadari bahwa rancangan RPJMD ini merupakan “kitab suci” dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Badung, dan ini sudah melalui tahapan-tahapan sesuai peraturan serta mendapatkan masukan-masukan yang komprehensif dari anggota dewan. Secara umum, rancangan awal RPJMD merencanakan dalam lima tahun ke depan ini akan berfokus pada infrastruktur khususnya dalam rangka mengatasi kemacetan, pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan, optimalisasi perusahaan daerah, penyediaan layanan dasar, penanganan sampah, pengendalian inflasi serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
Sementara itu Kelompok Kerja (Pokja) Provinsi Bali menyoroti beberapa poin penting terkait Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Badung 2025-2029, diantaranya bidang Pendidikan yang mana Program “Satu Sarjana Satu Keluarga” dinilai sangat baik dan membutuhkan dukungan penuh, termasuk ketersediaan dan optimalisasi anggaran dana untuk implementasinya. Bidang Infrastruktur dirasakan masih diperlukan keselarasan dalam konsep pembangunan infrastruktur antara Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten Badung. Disisi lain, RPJMD saat ini belum secara jelas memuat rincian strategis mengenai infrastruktur yang akan dibangun untuk mengatasi kemacetan. sehingga diperlukan detail lebih lanjut mengenai rencana pembangunan infrastruktur transportasi.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Kabid PPM) mengakui bahwa kualitas pendidikan di Badung saat ini sudah baik, namun belum optimal dalam hal “link and match” dengan dunia usaha. Terkait program “Satu Sarjana Satu Keluarga”, Kabid PPM menekankan bahwa program ini perlu diterjemahkan dan disempurnakan dalam Rencana Strategis perangkat daerah, termasuk produk-produk perangkat daerah di Bali.