Bappeda Provinsi Bali yang diwakili Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Ida Bagus Gde Wesnawa Punia menghadiri Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Penetapan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik pada Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JJIPP) Bali. FGD yang dilakukan secara daring, Selasa, 24 Agustus 2021, itu hadiri oleh Asisten III Setda Provinsi Bali Dewa Putu Sunarta, Karo Organisasi Setda Provinsi Bali I Wayan Sarinah, utusan seluruh OPD di Lingkungan Pemprov Bali, pimpinan Bappeda Litbang Kabupaten/Kota seluruh Bali dan Tim Pendamping Replikasi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Bali, dibuka oleh Staf Ahli Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Muhammad Imanuddin.
Replikasi Inovasi Pelayanan Publik merupakan proses keputusan untuk melakukan transfer pengetahuan dalam implementasi gagasan atau ide baru dari praktik baik inovasi birokrasi dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Replikasi Inovasi ini dapat berupa sebagian maupun keseluruhan pengetahuan atau ide dari praktik baik yang dilakukan oleh sumber yang direplikasi. Dan sumber yang direplikasi itu merupakan salah satu inovasi yang dilakukan pemerintah daerah maupun pusat yang telah lolos penilaian Top Inovasi dalam Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) karena telah terbukti manfaatnya tanpa harus mencari-cari solusi alternatif lagi.
Berdasarkan paparan dan masukan para peserta FGD ini, telah ditetapkan 14 komitmen program Replikasi Inovasi Pelayanan Publik yang akan dilaksanakan di seluruh Bali dalam tahun anggaran 2022 mendatang. Ke-14 komitmen itu berasal dari tujuh kabupaten yakni dari Gianyar, Bangli, Karangasem, Buleleng, Jembrana, Klungkung, Tabanan dan Disnaker Provinsi Bali. Kabupaten Badung dan Kota Denpasar belum menetapkan komitmen replikasi inovasi dan diharapkan segera mengajukan komitmennya.
Pemprov Bali dan Kementerian PAN RB mengemukakan, replikasi inovasi ini merupakan program yang sangat penting dan berdampak luas bagi perkembangan daerah ke depan. Hal itu disebabkan, replikasi inovasi ini merupakan salah satu upaya pemerintah pusat untuk mengatasi masih adanya kesenjangan dalam upaya mewujudkan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan di daerah, terlebih Bali merupakan salah satu dari 12 provinsi yang menjadi lokasi proyek percontohan JIPP bersaing antara lain dengan Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. (Dewa Rai Anom – Prahum)