Provinsi Bali masuk dalam nominasi 15 besar calon penerima Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2019. Kedatangan Tim Penilai serangkaian melakukan penilaian tahap kedua, terhadap kondisi Pembangunan Daerah Provinsi Bali. Tim Penilai yang terdiri dari Tim Penilai Utama dari Bappenas, Tim Penilai Independen dari Akademisi dan Tim Penilai Teknis akan melakukan verifikasi dan kunjungan lapangan guna menggali lebih dalam lagi data dan informasi.
Hal ini dikatakan Kepala Bappedalitbang Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra saat membuka Forum Discussion Group dalam rangka Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2019 Provinsi Bali Tahap II, bertempat di Ruang Cempaka, Selasa siang, 12 Maret 2019. Ika Putra menambahkan, data dan informasi ini mencakup kondisi pembangunan Provinsi Bali mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai tahap evaluasi, termasuk tahapan penyusunan RKPD Tahun 2019.
Sementara itu Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas RI selaku Tim Penilai Utama, Medrilzam menyampaikan, sebelumnya telah dilaksanakan assessment terhadap dokumen-dokumen yang sifatnya data sekunder. Saat ini memasuki tahapan verifikasi dan kunjungan lapangan untuk menggali informasi lebih dalam terkait tiga hal, yaitu proses penyusunan RKPD 2019, memahami pencapaian-pencapaian pembangunan daerah, dan inovasi pembangunan yang dikembangkan di Bali.
Medrilzam menggarisbawahi, penghargaan pembangunan ini muncul karena kunci pembangunan ada di daerah, dan memastikan keterpaduan pembangunan nasional dengan daerah. Pemerintah pusat menyediakan insentif guna mendorong perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang baik. Penilaian ini juga melihat sejauhmana integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan harus berjalan, bukan hanya antar wilayah termasuk dengan dunia usaha.
Menurut Medrilzam, kebutuhan investasi itu terbesar datang dari dunia usaha, sehingga mau tidak mau perencanaan harus memberikan pola pembangunan yang menyasar dunia usaha. “Peran pemerintah disini harus bisa memberikan guide kepada dunia usaha. Dan tentunya ini harus masuk dalam perencanaan kita,” kata Medrilzam.
Ditekankan pula, inovasi menjadi kata kunci dalam melakukan terobosan-terobosan pembangunan. “Kalau pola pembangunan kita masih sama seperti kemarin-kemarin kita akan begitu-begitu saja. Indonesia memiliki target pendapatan yang lebih diatas. Untuk itu kita harus melakukan lompatan-lompatan untuk mengejar ketertinggalan,” ujarnya.
Pihaknya mencontohkan, isu perubahan iklim saat ini sudah menjadi isu pembangunan. Target nasional untuk renewable energy sebesar 23 persen di tahun 2025. Sedangkan pada tahun 2018 posisinya masih delapan persen, sehingga harus ada lompatan besar menuju target di tahun 2025. (Krisna-Pranata Humas)