Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro menjadi sangat penting di dalam merumuskan kebijakan pembangunan nasional ataupun daerah terutama yang tercermin dari indikator makro seperti angka pertumbuhan ekonomi, laju inflasi termasuk pertumbuhan sektoral seperti pertanian, industri, dan sebagainya. Namun dalam pelaksanaannya indikator makro yang ada dalam Kerangka Ekonomi Makro antara Pusat dan Daerah masih terdapat deviasi yang cukup besar. Deviasi tersebut disebabkan antara lain oleh adanya missing link metodologi penyusunan antara pusat dan daerah.
Demikian dikatakan Kepala BAPPEDA Provinsi Bali melalui sambutan yang dibacakan Sekretaris Ida Bagus Anom saat membuka Bimbingan Teknis Kerangka Ekonomi Makro Daerah Provinsi Bali yang dilaksanakan di Golden Tulip Jineng Resort Bali, Rabu, 18 Nopember 2020.
Dijelaskannya, ekonomi makro dan kebutuhan pendanaan/investasi merupakan acuan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/ Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Begitu pula RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Menurutnya, sebagian besar daerah belum melakukan penyusunan kerangka ekonomi makro, hanya menganalisis kondisi eksisting yang dijadikan landasan dalam menyusun arah kebijakan ekonomi daerah. Berangkat dari kebutuhan inilah maka dipandang perlu dilakukan penguatan perencanaan Kerangka Ekonomi Makro Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah, sehingga antara Pusat dan Daerah memiliki framework yang sama dalam perhitungan Kerangka Ekonomi Makro.Seiring dengan, penerapan paradigma money follow program dalam proses perencanaan dan penganggaran melalui pendekatan holistic, integrative, thematic dan spatial (HITS), maka peran pemerintah daerah di dalam penyusunan Kerangka Ekonomi Makro sangat penting dan perlu ditingkatkan.
Hadir selaku narasumber Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Eka Chandra Buana, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Hanif Yahya, dan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Rizki Ernadi Wimanda, serta Tim Kegiatan Dekonsentrasi Sinergi Kerangka Ekonomi Makro Daerah.
Diharapkan bimtek ini mampu menjadi penguatan kerangka ekonomi makro daerah untuk mendukung peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah dan sinergi kebijakan kerangka ekonomi makro di tingkat Pemerintah Pusat. (Krisna)