Perkuat Pembangunan Berkelanjutan, Pemprov Bali Meluncurkan Registrasi SDGs untuk Bisnis, Koperasi, dan UMKM
DENPASAR – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali, Dr. I Wayan Wiasthana Ika Putra menegaskan pentingnya partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dan dunia usaha dalam mengakselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).
Menjalankan amanat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 yang diperbarui dengan Perpres Nomor 111 Tahun 2022, pencapaian SDGs menuntut sinergi unsur Pentahelix atau ABCGM (Akademisi, Business/Pelaku Usaha, Community/Filantropi, Government/Pemerintah, dan Media). Dunia usaha, khususnya Koperasi dan UKM, dinilai memiliki peran mendasar dan strategis yang tak terpisahkan dari pencapaian tersebut, baik melalui kegiatan bisnis inti maupun program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).
Hal tersebut disampaikan dalam acara Launching Registrasi SDGs untuk Bisnis, Koperasi, dan UMKM di Provinsi Bali, yang diselenggarakan di Ruang Padma Bappeda Provinsi Bali pada Rabu (26/8). Acara ini menandai momentum penting perkuatan ekosistem pembangunan daerah melalui integrasi data dan kolaborasi lintas sektor.
Dalam sambutannya, Ika Putra menyatakan bahwa kegiatan ini bukan sekadar proses administrasi atau pendataan semata, melainkan bagian dari gerakan bersama untuk mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan memperkuat dampak positif sektor usaha lokal.
"Pembangunan berkelanjutan tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh pemerintah. Koperasi dan UKM adalah kekuatan ekonomi yang dekat dengan masyarakat, membawa nilai gotong royong, pemerataan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja," tegas Kepala Bappeda.
Selama ini, tantangan utama yang dihadapi pemerintah adalah pengumpulan data kontribusi sektor swasta. Banyak Koperasi dan UMKM yang sebenarnya telah menerapkan praktik bertanggung jawab dan ramah lingkungan, namun belum tercatat atau belum menyadari bahwa kegiatan mereka telah mendukung SDGs. Melalui sistem registrasi ini, Provinsi Bali bertujuan membangun database terpadu yang dapat mengukur keberadaan, bidang kontribusi, serta dampak lingkungan dan ekonomi dari para pelaku usaha. Data tersebut nantinya akan dimanfaatkan oleh Bappeda untuk perumusan kebijakan, perencanaan daerah, pemantauan, serta pengisian matriks Rencana Akses Daerah (RAD) SDGs Provinsi Bali 2025–2029 secara efisien.
Peluncuran program pendataan SDGs ini didukung penuh oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) dan SDGs Center Universitas Udayana (Unud). Senior Representative JICA Indonesia Office, Mr. Hiroyuki Matsuda, bersama Team Leader JICA SDGs Project, Mr. Hisaaki Mitsui hadir langsung dalam peluncuran tersebut. Mr. Hisaaki Mitsui menyampaikan bahwa program registrasi ini membantu bisnis lokal bertransformasi menuju praktik bisnis berkelanjutan. Mengingat Bali merupakan destinasi internasional yang terbuka, industri dan pelaku usaha lokal dituntut lebih sensitif terhadap isu lingkungan dan hak asasi manusia demi menjaga daya saing di tingkat global. Setelah sukses diluncurkan di Sumatera Utara dan Jakarta, JICA berharap program registrasi di Bali dapat meluas ke seluruh kabupaten/kota.
Koordinator SDGs Center Universitas Udayana, Prof. I Wayan Budiasa, melaporkan bahwa kolaborasi ini merupakan uji coba (pilot project) yang saat ini diikutsertakan oleh 30 UMKM dan Koperasi di Bali. Pihaknya menyambut baik kerja sama bertaraf internasional bersama JICA dan Pemprov Bali demi mempercepat pencapaian target SDGs nasional maupun daerah.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali menyampaikan bahwa registrasi SDGs menjadi wujud nyata reformasi dan transformasi ekonomi Bali sesuai visi-misi Gubernur Bali. Pertumbuhan ekonomi daerah harus dibarengi dengan kelestarian alam agar konsep ekonomi hijau tidak sekadar menjadi wacana.
"Melalui Konsorsium Ekonomi Hijau Bali, kita membangun ekosistemnya. Melalui program T.U.M.B.U.H, kita menyiapkan pelaku usahanya. Dan melalui Registrasi SDGs, kita memastikan setiap langkah dapat diukur, terdokumentasi, dan memberikan dampak nyata," ujarnya. Ditambahkan pula bahwa kepemilikan status registrasi SDGs ini memberikan nilai tambah (plus point) bagi Koperasi dan UMKM saat mengajukan akses pembiayaan atau kredit ke lembaga keuangan.
Turut hadir dalam acara peluncuran ini perwakilan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bali serta Ketua Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL) Provinsi Bali.
Melalui kolaborasi erat antara RAD SDGs sebagai penentu arah, registrasi sebagai penyedia data presisi, dan komitmen seluruh pemangku kepentingan, Provinsi Bali optimis dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, perekonomian masyarakat tetap makmur, alam Bali tetap lestari, dan pembangunan berjalan baik dari generasi ke generasi.
