Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala

  1. Informasi tentang profil Badan Publik
    1. Surat Keputusan Daftar Informasi Publik
    2. Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Bali
    3. Kedudukan/Domisili
    4. Tugas Pokok dan Fungsi
    5. Tujuan Organisasi
    6. Gambaran Umum
    7. Komposisi Pegawai
    8. Profil pimpinan
    9. Agenda Kegiatan
  2. Ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik
    1. Ringkasan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
    2. Ringkasan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
    3. Nama Program dan/atau Kegiatan yang dijalankan (Rencana Kerja – Renja Bappeda Provinsi Bali)
    4. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
    5. Ringkasan DIPA Tahun 2025
  3. Ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik
    1. Laporan Pertanggung jawaban Kepala Daerah (LKPJ)
    2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
    3. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
  4. Ringkasan Laporan Keuangan yang telah Diaudit
    1. Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2024
    2. Rekapitulasi Barang ke Neraca
    3. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
    4. Daftar Aset Tetap
    5. Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan
  5. Ringkasan laporan akses Informasi Publik
    1. Laporan pelayanan akses Informasi Publik
  6. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik
    1. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang diprakarsai Bappeda
    2. Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang dikeluarkan Bappeda
  7. Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik
    1. Tata Cara Memperoleh Informasi Publik
    2. Tata cara pengajuan keberatan.
    3. Tata cara penyelesaian sengketa.
  8. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Badan Publik
    1. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat Badan Publik
    2. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik
  9. Informasi tentang pengadaan barang dan jasa
    1. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa
    2. Ringkasan Kerjasama Dengan Pihak Ketiga
  10. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat
    1. Prosedur peringatan dini bencana dan evakuasi bila terjadi kebakaran
    2. Prosedur peringatan dini dan evakuasi bila terjadi gempa bumi