Dalam upaya menghapus kesenjangan dan memastikan pembangunan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, Pemerintah Provinsi Bali menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG). Kegiatan ini berlangsung di Ruang Padma, UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Provinsi Bali, pada Senin (25/5).
Acara yang dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Provinsi Bali ini, menghadirkan sejumlah narasumber strategis. Salah satunya adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali, Dr. I Wayan Wiasthana Ika Putra.
Dalam paparannya, Kepala Bappeda Bali menegaskan bahwa PUG bukan sekadar program pelengkap, melainkan sebuah strategi fundamental untuk menghapus diskriminasi.
“Pengarusutamaan gender merupakan strategi untuk menghapus kesenjangan dan diskriminasi agar pembangunan bersifat inklusif, merata, dan menjawab kebutuhan seluruh lapisan masyarakat,” ujar Ika Putra.
Lebih lanjut, ia menekankan tanggung jawab besar yang harus diemban oleh setiap instansi pemerintah. Untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Bali diwajibkan untuk menyusun program, kegiatan, hingga sub-kegiatan yang responsif gender. Isu-isu gender tersebut juga harus terintegrasi dan termuat secara jelas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
Selain Kepala Bappeda, Bimtek ini juga memperkuat pemahaman peserta melalui pemaparan materi dari berbagai sudut pandang kelembagaan. Hadir sebagai narasumber lainnya:
Dewa Ayu Laksmiadi Janapriati (Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah Wilayah III)
Kepala BKPSDM Provinsi Bali, Kepala Bidang PPM Bappeda Provinsi Bali, Kepala Bidang Anggaran BPKAD Provinsi Bali, dan Kepala Bagian Biro Organisasi Setda Provinsi Bali.
Kegiatan krusial ini diikuti oleh seluruh Perangkat Daerah yang bertindak sebagai ‘driver’ (penggerak utama) PUG di Provinsi Bali, yaitu Bappeda, Dinas Sosial P3A, BPKAD, dan Inspektorat. Selain tim penggerak, Bimtek ini juga dihadiri oleh para perwakilan *focal point* PUG yang tersebar di masing-masing Perangkat Daerah lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
Melalui penguatan kelembagaan ini, Pemprov Bali berkomitmen untuk mempercepat implementasi anggaran dan kebijakan yang responsif gender, demi mewujudkan masyarakat Bali yang mandiri, sejahtera, dan berkeadilan.