Pemerintah Pusat mengintervensi pemerintah daerah untuk melakukan percepatan implementasi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 35 Tahun 2018. Beberapa daerah mengalami

Pemprov Bali melalui Bappeda Provinsi Bali mengagendakan penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Beberapa hal mendasari dilaksanakannya per

Tim Penilai Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Provinsi Bali siap melakukan penilaian terhadap dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh Bali. Penilaian dijadwalkan dari 25 Januar

Penghargaan Pembangunan Daerah 2021 mengalami penyempurnaan. Terdapat metode baru dalam proses penilaian yang didasari evaluasi pelaksanaan iven serupa di tahun-tahun sebelumnya. Demikian diungkap Deputi Bidang Pemantaua

Periode pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 39 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (RAD TPB/SDGs) Provinsi Bali Tahun 2019-2023 sudah memasuki tahun kedu

Pemerintah telah meluncurkan Metadata terbaru Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs). Namun karena dampak realokasi anggaran akibat pandemi Covid-19, perlu dilaksanakan penyesuaian-peny

Penyempurnaan terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penja

Pemerintah Provinsi Bali melalui BAPPEDA Provinsi Bali melaksanakan pemetaan program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Permendagri ini mengatur tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nom

Kepala BAPPEDA Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra memimpin fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Tahun 2021 Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Bangli, Jumat, 26 Juni 2020. Ika Putra menyampaikan, fasilitasi ini merupakan a

Sekretaris dan para Kepala Bidang dan jajaran Bappeda Provinsi Bali mengikuti Temu Konsultasi Triwulanan Bappenas-Bappeda Seluruh Indonesia dengan tema ”Langkah-Langkah Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19”.

Inilah rekomendasi DPRD Provinsi Bali terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2019 saat Sidang Paripurna DPRD Provinsi Bali, Kamis siang, 14 Mei 2020 bertempat di DPRD Provinsi Bali, yang dibacakan Koordinator Pembahasan LKPJ

DPRD Provinsi Bali memberikan pendapat terhadap beberapa gambaran Indikator Makro yang sudah disampaikan dalam LKPJ, dengan merujuk pada Indikator Makro yang termuat dalam RPJMD Provinsi Bali. Pertumbuhan Ekonomi ditarge