Perkuat Semangat Menyama Braya, Bappeda Se-Bali Bersinergi Wujudkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah

​BULELENG — Pemerintah Daerah se-Bali kembali memperkuat komitmennya dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan selaras dengan agenda nasional. Sebagai perwujudan komitmen tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) se-Bali menyelenggarakan Rapat Koordinasi yang berlangsung selama tiga hari, mulai dari hari Kamis, 8 Oktober hingga Sabtu, 10 Oktober 2026, bertempat di Handara Golf & Resort Bali, Pancasari, Kabupaten Buleleng. Kegiatan strategis ini mengusung tema "Sinergi dan Keselarasan Pembangunan Pusat-Daerah: Mewujudkan Asta Cita RPJMN 2025-2029 Berbasis Nangun Sat Kerthi Loka Bali".

​Penyelenggaraan rapat koordinasi ini dilatarbelakangi oleh kewajiban Pemerintah Daerah dalam proses pembangunan untuk menyusun perencanaan yang merupakan kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pengendalian pembangunan diharapkan mampu menciptakan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah. Sinergi ini merupakan kunci agar penyusunan perencanaan dapat diterjemahkan ke dalam dokumen yang berkualitas dan tepat sasaran demi meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menyongsong visi Indonesia Emas 2045. Keselarasan perencanaan jangka menengah diwujudkan melalui sinkronisasi RPJMN dengan RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota, begitu pula pada perencanaan tahunan antara RKP dan RKPD, sehingga seluruh tingkatan fungsi pemerintahan dapat berjalan seirama.

​Dalam sambutannya saat membuka kegiatan ini, Kepala Bappeda Provinsi Bali Dr. I Wayan Wiasthana Ika Putra secara khusus menekankan pentingnya semangat kebersamaan dan kekeluargaan melalui filosofi menyama braya agar seluruh tugas pembangunan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dijabarkannya bahwa Bappeda merupakan bagian dari sebuah sistem yang disusun dari berbagai subsistem yang saling menopang untuk membentuk sistem besar Pemerintah Provinsi Bali. Lebih lanjut, kolaborasi bersama seluruh Kabupaten/Kota akan membentuk sistem yang jauh lebih besar lagi, yang pada akhirnya bersatu menjadi satu kesatuan sistem pembangunan nasional yang kokoh.

​Untuk menjaga solidaritas sistem tersebut, Ika Putra mengingatkan pentingnya memupuk rasa keterikatan emosional serta menjaga komunikasi dan hubungan baik dengan berbagai pihak eksternal, yang sangat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing instansi. Secara khusus, membangun hubungan yang erat dengan pemerintah pusat dinilai sangat krusial agar setiap kebijakan dan informasi strategis dari pusat dapat diakses dengan cepat dan akurat. Oleh karena itulah, forum ini secara sengaja mengundang dan melibatkan instansi-instansi kunci agar jejaring kerja pusat dan daerah semakin kuat tak terpisahkan.

​Kegiatan yang berfokus pada penguatan koordinasi perencanaan pembangunan ini dihadiri oleh lebih dari 150 orang peserta dan mendatangkan narasumber dari perwakilan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, diikuti jajaran Bappeda Provinsi Bali, serta Bappeda Kabupaten/Kota se-Bali.

Melalui wadah berbagi pengetahuan dan pengalaman ini, serta melihat capaian-capaian dari pemaparan narasumber, Kepala Bappeda Bali mengajak untuk tetap menjaga kolaborasi, semangat berkinerja dalam menindaklanjuti isu-isu strategis melalui penyelarasan perencanaan pembangunan pusat dan daerah, sekaligus memberikan dukungan penuh terhadap pencapaian Asta Cita RPJMN Tahun 2025-2029 Berbasis Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Pada kesempatan tersebut dilaksanakan penganugerahan Penghargaan Pembangunan Daerah Tingkat Kota/Kabupaten Terbaik Provinsi Bali, yaitu Peringkat I Kabupaten Jembrana, Peringkat II Kabupaten Gianyar, Peringkat III Kabupaten Klungkung. Penghargaan ini sebagai instrumen evaluasi dan apresiasi untuk mendorong peningkatan kualitas perencanaan serta pencapaian kinerja pembangunan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di Provinsi Bali yang mana masing-masing Kabupaten/Kota memiliki isu, karakteristik, dan kapasitas yang berbeda. Selain itu juga memperkuat sinergi dan keselarasan antara program prioritas nasional dengan program unggulan di tingkat daerah, serta mendorong daerah untuk mengembangkan program unggulan yang inovatif.