Pemprov Bali Gelar Rapat Pra-Forum Satu Data Indonesia 2026: Sinergi Perencanaan Data Sektoral Menuju Pembangunan Terukur
DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali melalui Bappeda Provinsi Bali menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pra-Forum Satu Data Indonesia (SDI) Tingkat Provinsi Bali Tahun 2026 secara daring pada Jumat, 2 Oktober 2026. Agenda strategis ini dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD) Bappeda Provinsi Bali, didampingi oleh Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfos) Provinsi Bali serta perwakilan dari Badan Pusat Statistik (BPS). Rapat ini diselenggarakan demi efisiensi tanpa mengurangi substansi, sebagai wadah koordinasi awal antara Pembina Data, Walidata, dan Produsen Data guna menyamakan persepsi sekaligus mempersiapkan perencanaan data sektoral di lingkup Provinsi Bali.
Memasuki pembahasan teknis, dipaparkan rangkaian jadwal pelaksanaan Forum SDI Provinsi Bali Tahun 2026. Setelah tahap pra-forum ini, seluruh perangkat daerah diwajibkan melakukan pengisian data secara mandiri melalui aplikasi pemilihan data pada rentang waktu 5 - 9 Oktober. Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan desk data untuk verifikasi dan validasi yang akan berlangsung pada 12 - 16 Oktober. Rangkaian ini akan mencapai puncaknya pada 29 Oktober melalui penetapan kesepakatan data sekaligus penandatanganan berita acara dalam Forum SDI Provinsi Bali.
Terkait mekanisme penyusunan daftar data, perwakilan Diskominfos Provinsi Bali selaku Walidata mengarahkan seluruh admin instansi di masing-masing perangkat daerah untuk mengakses aplikasi data sektoral menggunakan akun SDO Provinsi Bali. Bagi anggota tim baru yang menggantikan tugas pada tahun ini, diwajibkan untuk segera menyetorkan biodata melalui formulir yang disediakan agar akun akses aplikasi dapat segera didaftarkan.
Walidata juga merinci kriteria pengusulan data yang harus dipatuhi oleh produsen data. Kriteria tersebut meliputi data prioritas berdasarkan dokumen perencanaan pusat maupun daerah, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Indikator Kinerja Daerah (IKD), serta data historis yang sering dibutuhkan masyarakat. Selain itu, perangkat daerah juga dapat menyertakan data usulan yang mendukung perencanaan, penganggaran, dan program prioritas pimpinan. Seluruh usulan data ditekankan harus bersifat terbuka dan bukan rahasia negara, sehingga nantinya dapat dipublikasikan untuk diakses masyarakat luas melalui portal Bali Satu Data.
Menjelang akhir rapat, Kepala Bidang PPEPD Bappeda Provinsi Bali menekankan agar para penanggung jawab perangkat daerah lebih cermat dalam tahap perencanaan. Dokumen-dokumen pendukung diminta untuk disiapkan secara lengkap dan matang sejak awal guna menghindari kendala administrasi saat desk data berlangsung. Pihaknya juga menekankan pentingnya sinergi agar tidak lagi terjadi fenomena saling lempar data antar-instansi seperti tahun-tahun sebelumnya. Rapat ditutup dengan sesi diskusi, diharapkan menjadi langkah awal yang solid untuk menyukseskan Forum SDI 2026 demi kualitas perencanaan pembangunan Provinsi Bali yang lebih terukur.
Penulis: Ni Putu Reta
Editor: Krisna - Pranata Humas
