Wujudkan Pembangunan Hijau dan Penurunan GRK, Bappeda Bali, STKB dan IFC World Bank Diskusikan Potensi Pembiayaan Investasi Iklim
Bappeda Bali bersama Sekretariat Transformasi Kerthi Bali dan IFC World Bank menindaklanjuti FGD sebelumnya, yang membahas kondisi pendukung dalam penentuan instrumen pembiayaan untuk investasi iklim di Bali. Berdasarkan FGD sebelumnya, Sekretariat Transformasi Kerthi Bali menyediakan data dan informasi longlist program/proyek Transformasi Kerthi Bali, dan International Finance Corporation (IFC) World Bank Group melakukan analisis dan akan memaparkan hasil terkait jalur penurunan emisi untuk proyek-proyek prioritas, serta mekanisme pembiayaan yang paling sesuai untuk investasi iklim prioritas yang telah diidentifikasi.
Hal ini diungkap pada Lokakarya “Hasil Climate Investment Opportunity Diagnostic (CIOD) untuk Bali: Jalur Penurunan Emisi GRK dan Mekanisme Pembiayaan”, bertempat di Ruang Melati Bappeda Provinsi Bali, Selasa, 3 November 2026.
Dalam sambutannya Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, I Ketut Gede Arnawa menekankan, program/proyek dalam rangka transformasi Kerthi Bali memerlukan pembiayaan yang besar. Diskusi ini dilaksanakan untuk membahas keselarasan mekanisme pembiayaan tersebut dengan konteks, regulasi dan kebijakan spesifik Provinsi Bali serta kabupaten/kotanya, khususnya di lokasi-lokasi yang telah diidentifikasi untuk pelaksanaan proyek.
Pembangunan Bali harus seimbang dan mencakup kebutuhan dasar masyarakat serta berkelanjutan. “Ditegaskan beliau (Gubernur Bali) bahwa faktor penting yang sangat menentukan keberlanjutan pembangunan Bali di masa depan, dan membutuhkan pendanaan sangat besar,” jelas Ketut Arnawa.
Kepala Sekretariat Transformasi Kerthi Bali, I Made Arca Eriawan menjelaskan Sekretariat Transformasi Kerthi Bali (STKB) berada di bawah koordinasi Sekretariat Transformasi Indonesia. (STI). STKB diposisikan sebagai delivery office/Project Management Office (PMO) Bali, yang tugas utamanya memastikan proyek prioritas Transformasi Kerthi Bali bergerak dari rencana menjadi hasil nyata.
STKB bekerja di ruang lingkup antara perencanaan dan eksekusi untuk memastikan proyek tidak berhenti hanya pada dokumen perencanaan, melainkan mengawal proyek melalui seluruh siklusnya, mulai identifikasi proyek, penyiapan (preparation), structuring (skema pendanaan/kerjasama), pengadaan (procurement), financial close (pemenuhan pendanaan), sampai pelaksanaan & konstruksi serta operasi dan pemeliharaan (O&M). Peran STKB secara umum menjembatani proyek-proyek, dalam hal ini proyek terkait iklim, di Bali agar siap mendapatkan pendanaan dari investor atau mitra pembangunan. Karena potensi pembiayaan dari investor luar hanya bisa masuk jika proyek dari daerah sudah siap secara teknis/legal dan komitmen kewajiban daerahnya jelas.
Sementara itu Operation Officer, Cities Engagement Lead, Kelvin Tagnipez menyampaikan hasil pemetaan atau analisis APEX (Advanced Practices for Environmental Excellence in Cities) oleh IFC (World Bank Group) mengenai strategi pencapaian target Net Zero 2045 di Bali. Menurutnya Nilai Kebutuhan Investasi di Bali untuk mencapai Net Zero 2045 diperkirakan memerlukan dana sekitar USD 34,5 miliar. Sektor utamanya mencakup energi, kehutanan dan penggunaan lahan (FOLU), karbon biru (pesisir/kelautan), pertanian, pengelolaan limbah, dan air limbah.
Bali memprioritaskan aksi pemasangan solar panel (PLTS Atap) pada bangunan publik dan komersial, penggunaan kendaraan listrik (EV), pengurangan limbah plastik dan penerapan pertanian organik. Juga dukungan kawasan Denpasar dan Badung melalui zona emisi rendah (Low Emission Zone) serta transportasi umum berbasis listrik.
Selanjutnya menggunakan Aplikasi APEX menyaring data daerah untuk menyajikan pilihan investasi berdasarkan analisis biaya, tingkat pengembalian (return), potensi pengurangan emisi, dan manfaat sosial-ekonomi. Terkait Pembiayaan dan Struktur Implementasinya, skema pendanaan tidak hanya mengandalkan APBD/APBN, tetapi juga memanfaatkan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU/PPP), pembiayaan konsesional, pembiayaan karbon, hingga pembiayaan campuran (blended finance). Seluruh temuan ini dirangkum ke dalam alur/daftar proyek prioritas (pipeline) lengkap dengan estimasi skala, skema pendanaan, model eksekusi, serta langkah konkrit selanjutnya.
Beberapa program yang mendapat perhatian diantaranya: target penetrasi penggunaan kendaraan listrik sebesar 20% untuk mobil dan 50% untuk sepeda motor. Penambahan kapasitas PLTS Atap sebesar 2.000.000 kWp dengan total luasan area sekitar 30 juta m². Efisiensi energi pada 38% bangunan perumahan dan 38% bangunan non-perumahan. Pemasangan energi surya atap khusus di fasilitas/gedung pemerintah dengan total kapasitas 750.000 kWp. Pengoperasian/penambahan kapasitas energi panas bumi sebesar 175 MW. Penambahan koridor/rute sistem BRT sepanjang 15 km dengan target cakupan 192.200 penumpang per hari. Penguatan infrastruktur pemilahan dan pengolahan sampah di tingkat lokal hingga kawasan melalui PDU, TPS3R, dan TPST. Dan Fasilitas pengolahan sampah menjadi energi dengan kapasitas pengolahan 500 ton/hari yang berpotensi menghasilkan energi 113.942 MWh/tahun.
Diharapkan proyek yang dibahas tersebut ditargetkan untuk menyumbang 90% total pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam skenario pencapaian Net Zero di Bali.
