Perkuat Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Bappeda Bali Gelar Rapat Konsultasi
Bappeda Provinsi Bali menggelar Rapat Konsultasi Hasil Harmonisasi Rancangan Perubahan Peraturan Bupati Badung tentang Analisis Standar Belanja (ASB) dan Harga Satuan Pokok Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026. Rapat dipimpin oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD), I Made Satya Cadriantara, bertempat di Ruang Melati, Senin (26/10).
Pertemuan ini mendiskusikan hasil harmonisasi atas perubahan regulasi teknis, meliputi Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2025 tentang ASB & Harga Satuan Pokok Kegiatan TA 2026, dan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2025 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemda Badung.
📌 Poin Penting Penyusunan ASB & Standar Harga Satuan:
📖 Pedoman RKA Perangkat Daerah. ASB berfungsi sebagai pedoman harga satuan tertinggi dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, bukan untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
📊 Komponen Biaya Terintegrasi. Harga satuan yang ditetapkan sudah memperhitungkan pajak, estimasi kenaikan harga, dan biaya penunjang lainnya.
📝 Prinsip Akuntabilitas Ketat. Penggunaan standar harga yang melebihi penetapan atau belum tercantum wajib menyertakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
🛠️ Cakupan Pengadaan Komprehensif. Pembahasan mencakup rincian harga pengadaan peralatan & perlengkapan pendidikan, alat musik/kesenian tradisional & modern, kendaraan dinas operasional roda dua & roda empat, hingga alat kesehatan.
Langkah konsultasi dan harmonisasi ini menjadi pijakan vital dalam mewujudkan tata kelola anggaran daerah yang presisi, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan demi efektivitas pembangunan daerah.
