Bappeda Provinsi Bali Terima Kunjungan Kerja DPRD NTB, Bahas Sinergi Perencanaan dan Integrasi Pokir

A
Ditulis oleh Admin
Diterbitkan pada 13 November 2026
Sedang Mendengarkan
Bappeda Provinsi Bali Terima Kunjungan Kerja DPRD NTB, Bahas Sinergi Perencanaan dan Integrasi Pokir
kunjungan kerja DPRD NTB, Pokok Pikiran Dewan, Sinergi Daerah Perencanaan pembangunan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali yang diwakili Fungsional Perencana Ahli Utama, I Putu Astawa didampingi Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, I Made Satya Cadriantara menerima kunjungan kerja jajaran DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat di Ruang Melati Bappeda Provinsi Bali, Kamis (12/11/2026). 

Kunjungan Komisi I, III, dan IV DPRD Nusa Tenggara Barat ini dalam rangka studi komparatif terkait pengoordinasian tugas pokok dan fungsi DPRD dalam perencanaan daerah serta melakukan evaluasi guna mencegah terjadinya ketimpangan pembangunan antarwilayah di Provinsi NTB.

Ketua Komisi I DPRD NTB ingin mendalami terkait penguatan fungsi perencanaan menjadi kunci penting dalam memaksimalkan sektor penunjang ekonomi daerah, seperti pariwisata dan pertanian di Bali serta sektor pertambangan dan destinasi unggulan Mandalika maupun Gili Trawangan di NTB. 

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi IV DPRD NTB turut menggali strategi pengembangan sektor pariwisata Bali serta alur mekanisme penyelarasan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD agar dapat terintegrasi secara tepat dengan rancangan pembangunan dan program kerja dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). 

Menanggapi hal tersebut, Putu Astawa menjelaskan bahwa penyelarasan aspirasi dilakukan melalui mekanisme Pokir sesuai ketentuan yang berlaku melalui aplikasi, sehingga program kerja tetap terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah. 
Melalui kunjungan ini, DPRD Provinsi NTB berharap dapat menerapkan praktik baik dan sistem perencanaan pembangunan yang diterapkan Bappeda Provinsi Bali yang dinilai merata mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk kemudian diimplementasikan di NTB atas persetujuan Gubernur demi mewujudkan pemerataan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Penulis: Gek Vin, Reta
Editor: Krisna

Ditulis oleh Admin • Diterbitkan pada 13 November 2026 • Diperbaharui pada 13 November 2026