Pemerintah Provinsi Bali kembali meraih peringkat pertama dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2023. Pemprov Bali meraih nilai 98,37%, menyisihkan 542 Pemda se-Indonesia.
Kepala Bappeda Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra usai Rapat Evaluasi Capaian MCP Tahun 2023 dan Koordinasi Persiapan Tahun 2024 bertempat di Ruang Rapat Sabha Adhyasta Madya Inspektorat Daerah Provinsi Bali, Jumat, 2 Februari 2024, mengatakan prestasi gemilang ini dipertahankan selama empat kali berturut-turut, sejak 2020 hingga 2023.
“Kita patut berbangga karena mampu mempertahankan prestasi ini sejak 2020 hingga 2023, yang mana tentunya kita seluruh pegawai juga turut ambil bagian dalam prestasi ini,” ucapnya.
Provinsi Bali berada di atas Provinsi Jawa Barat yang menduduki peringkat kedua, Provinsi Kalimantan Barat menduduki peringkat ketiga, dan Provinsi DKI Jakarta menduduki peringkat keempat.
MCP atau Monitoring Center for Prevention KPK merupakan upaya yang dilakukan oleh KPK RI untuk mendorong pencegahan korupsi melalui upaya-upaya preventif dengan melakukan berbagai intervensi. “Mari tindakan mencegah korupsi ini terus dipertahankan dan ini menjadi gaya hidup dalam bekerja khususnya di lingkungan Bappeda Provinsi Bali,” pesannya.