Ekonomi makro dan kebutuhan pendanaan atau investasi merupakan acuan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sehingga penyusunan Kerangka Ekonomi Makr

Lolos penilaian 18 besar tahap I, Pemprov Bali melalui Bappeda Provinsi Bali memantapkan materi untuk penilaian tahap II dalam Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2023. Rapat membahas materi tersebut dipimpin Plt Kepala

Kepala Bappeda Provinsi Bali yang diwakili Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, I Made Sudiarsa didampingi Pejabat Fungsional Perencana Utama I Putu Astawa dan Kasubid Penganggaran da

Sebagai suatu dokumen resmi Pemerintah Daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjadi jembatan antara Perencanaan Strategis Jangka Menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu pro

Bappeda Provinsi Bali juga melaksanakan monitoring Penyusunan RPD Kabupaten Klungkung bertempat di Baperlitbang Kabupaten Klungkung, Rabu, 25 Januari 2023. Tim Monitoring diterima Sekretaris Baperlitbang Klungkung didamp

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pemerintahan serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, Bappeda Provinsi Bali sangat memerlukan adanya partisipasi aktif dan positif dari para pemangku kepentingan seja

Presiden menjadikan kemiskinan ekstrem menjadi program prioritas penanganan nasional dan daerah. Di Bali, sesuai instruksi agar pemda memberikan dukungan penuh dalam penanganan kemiskinan ekstrem ini. Ini tentunya perlu

Kondisi kemiskinan Bali tiga tahun terakhir naik dari 3,61% pada 2019 menjadi 4,72% pada 2021 akibat pandemi Covid-19. Bersyukur pandemi berhasil dikendalikan, perekonomian mulai pulih sehingga angka kemiskinan berhasil

Direktur Dana Transfer Umum DJPK Kementerian Keuangan, Adriyanto saat memberikan pengarahan dalam Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022, Selasa, 6 September 2022, mengemukakan, pemerintah daerah ha

Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Bali tengah berupaya mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan yang didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, akuntabel,

Kepala Bappeda Provinsi Bali menerima kunjungan kerja Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas RI yang baru, Taufik Hanafi, didampingi Kepala Pusbindiklatren Bappenas, Kepala Biro Organisasi Bappenas beserta

Pandemi Covid-19 memberikan dampak tekanan terhadap perekonomian Bali. Ekonomi Bali yang terpuruk akibat dampak pandemi Covid-19 memerlukan perhatian khusus agar segera pulih. Bali perlu memformulasikan strategi ekonomi