Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Hari Nur Cahya Murni saat membuka Fasilitasi Perubahan RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 menegaskan, tidak ada anggaran yang tidak direncan

TKPK merupakan wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di lingkup provinsi ataupun kabupaten/kota. TKPK bertugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaa

Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 sudah pada tahap melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang ini merupa

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan salah satu tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan. RKPD merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang perlu dijaga konsist

Kepala Bappeda Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra menekankan Perubahan RPJMD kali ini menyesuaikan nomenklatur program berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan beserta indikatornya. Pen

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Provinsi Bali melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali 2018 – 202

BAPPEDA Provinsi Bali melaksanakan bimbingan teknis Penginputan RPJMD dan Renstra melalui Aplikasi SIPD Kemendagri, 28 September s.d. 9 Oktober 2020. Bimtek yang dilaksanakan secara daring diikuti berjadwal seluruh OPD l

Bappeda Provinsi Bali yang diwakili Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Made Sudiarsa menekankan pentingnya fasilitasi perubahan RKPD karena ini sebagai dasar dilaksanakannya perubaha

Dalam rangka mendapatkan masukan dan konfirmasi terkait Rancangan Teknokratis RPJMN 2020-2024 Bidang Penataan Ruang dari perspektif Pemerintah Daerah, serta menjaring usulan-usulan isu strategis yang berkembang di daerah

Bappedalitbang Provinsi Bali segera menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program dan Kebijakan Pembangunan yang telah dilaksanakan Selasa lalu. Tindak lanjut itu salah satunya dengan mengadakan Rapat E

Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Bali, I Wayan Suarjana didampingi Kepala Bappedalitbang Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra dan Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali, I Wayan Serinah membuka Rapat Ko

Pengambilan kebijakan-kebijakan hendaknya didasari pada data yang akurat dan terbaru. Untuk itu, sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), dalam